Nota Keuangan dan RAPBN 2013 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Bab 3Pendapatan Negara3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi melalui: (a) pengintegrasian sisteminformasi DJP dengan program reformasi administrasi pajak Indonesia, project forIndonesia tax administration reform (PINTAR); (b) pemanfaatan approweb (AplikasiProfil Berbasis Web); dan (c) pemanfaatan aplikasi dashboard penerimaan pajak.4. Penyempurnaan program sensus pajak nasional serta pengintegrasiannya denganprogram lain dalam rangka memperluas basis pengenaan pajak (tax base).5. Penyempurnaan aspek perpajakan internasional dalam rangka penguatan keberpihakanpada kepentingan nasional dan pencegahan penghindaran pajak.6. Memperkuat infrastruktur penerimaan pajak dengan memanfaatkan sinkronisasi sistemkliring nasional (SKN) antara Bank Indonesia dan modul penerimaan negara (MPN).Sementara itu, dalam rangka mengamankan target penerimaan bea dan cukai pada tahun2013, Pemerintah akan melanjutkan berbagai kebijakan yang bersifat teknis, baik di bidangkepabeanan maupun di sektor pelayanan dan pengawasan. Di bidang kepabeanan, kebijakanteknis yang akan dilakukan antara lain: (a) peningkatan akurasi penelitian nilai pabean danklasifikasi; (b) peningkatan efektivitas pemeriksaan fisik barang; dan (c) optimalisasikolektibilitas piutang kepabeanan dan cukai. Sementara itu, di sektor pelayanan danpengawasan, kebijakan teknis yang akan dilakukan meliputi: (a) pengembangan otomasipelayanan di bidang kepabeanan dan cukai; (b) konsistensi pelayanan kepabeanan 24 jamsehari 7 hari seminggu di beberapa pelabuhan; (c) implementasi kawasan pelayanan pabeanterpadu (KPPT) untuk mengurangi penumpukan barang di pelabuhan; (d) penyempurnaanimplementasi Indonesia National Single Window (INSW); (e) penataan hubungan kerjaantar-unit pengawasan; (f) pengembangan pola profiling secara sistematis dalam rangkarisk management; (g) melanjutkan pemanfaatan sarana operasi; (h) optimalisasipembakuan dokumentasi dan pelaporan; (i) otomasi proses pengawasan secara vertikal danhorizontal; (j) pengembangan prasarana penanganan pengaduan yang terintegrasi; (k) kajianekonomi makro dan kebijakan fiskal terhadap skema FTA; (l) otomasi administrasi piutangbea dan cukai; dan (m) penerapan billing system untuk pelayanan cukai.Terkait dengan kebijakan perdagangan internasional, Pemerintah berencana untuk tetapberkomitmen terhadap kerjasama perjanjian perdagangan barang internasional denganmelanjutkan penurunan tarif bea masuk pada tahun 2013 sebagaimana telah disepakatidalam perjanjian kerja sama internasional, yang meliputi: (a) Indonesia-Japan EconomicPartnership Agreement (IJEPA); (b) ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA); dan(c) ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA). Selain itu, untuk menjaminterpenuhinya kebutuhan dalam negeri, melindungi kelestarian sumber daya alam,mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor tertentu di pasaraninternasional, serta menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri, Pemerintahakan mengusulkan kebijakan ekstensifikasi barang kena bea keluar pada tahun 2013.Kebijakan di bidang perpajakan tidak hanya bertujuan meningkatkan penerimaanperpajakan tetapi juga untuk mendorong perekonomian melalui pemberian insentif fiskal,antara lain pembebasan atau pengurangan PPnBM dalam rangka mendorong programPemerintah untuk mengembangkan industri kendaraan bermotor dengan harga yangterjangkau masyarakat, serta penyediaan kendaraan bermotor yang ramah lingkungan(hybrid dan low carbon emission). Selain itu, Pemerintah tetap berkomitmen untukmemberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk pajak ditanggung Pemerintah, yang terdiri3-28Nota Keuangan dan RAPBN 2013