Nota Keuangan dan RAPBN 2013 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

4-134 Nota Keuangan dan RAPBN 2013NoUrutTarget201320 027 Kementerian Sosial (Rp5.580,6 miliar), a.l.:1. Program Pemberdayaan Sosial dan ‐ jumlah KK yang mendapatkan akses berusaha melalui Kelompok8.931KKPenanggulangan KemiskinanUsaha Bersama Ekonomi (KUBE)‐ Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan pemberdayaan 32.060KK2. Program Rehabilitasi Sosial ‐ Jumlah anak dan balita telantar, anak jalanan, anak cacat, anak171.921 jiwaberhadapan dengan hukum, dan anak yang membutuhkanperlindungan khusus yang berhasil dilayani, dilindungi dandirehabilitasi baik di dalam maupun di luar panti‐ Jumlah penyandang cacat yang berhasil dilayani, dilindungi dan 52.149 jiwadirehabilitasi baik di dalam maupun di luar panti3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial ‐ Jumlah korban bencana alam yang dibantu jumlah lokasi Kampung 141.935 jiwaSiaga bencana (KSB)‐ Jumlah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang mendapatkan 2,4 juta RTSMbantuan tunai bersyarat Program Keluarga harapan (PKH)4. Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian ‐ Jumlah SDM masyarakat (TKSM) yang terlatih dan memiliki2.050 orgdan Pengembangan Kesejahteraan Sosial sertifikat pelatihan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial‐ Tersertifikasinya pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial 400 orgProgram *) Indikator Kinerja *) Outcome5. Program Pengawasan dan Peningkatanserta Akuntabilitas Aparatur KementerianSosial‐ Terperiksanya DIPA dana Dekon, Tugas Pembantuan (TP), dankantor pusat lingkup Ditjen Pemberdayaan Sosial danPenanggulangan Kemiskinan‐ Tersusunnya dokumen perencanaan/program/anggaran kebijakanbidang pengawasan dan pemeriksaan bidangpemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan46 Menurunnya penyimpangan dalam pelaksanaan program dankegiatan2 dokumen21 029 Kementerian Kehutanan (Rp6.717,5 miliar), a.l.:1. Program Perencanaan Makro Bidang ‐ Terjaminnya tata batas kawasan hutan sepanjang 63.000 km, terdiri 19.000 kmKehutanan dan Pemantapan Kawasan dari batas luar dan batas fungsi kawasan hutanHutan‐ Data dan informasi penggunaan kawasan hutan tersedia di 333 Provinsi2. Program Konservasi Keanekaragaman ‐ Terjaminnyai ipenanganan perambahan kawasan hutan pada 123 ProvinsiHayati dan Perlindungan Hutanprovinsi prioritas (Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Sumbar, Lampung,Kaltim, Kalteng, Kalsel, Kalbar, Sultra, dan Sulteng)‐ Terjaminnya hotspot (titik api) di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera 59,2%dan Pulau Sulawesi berkurang 20 persentase (%) setiap tahun darirerata 2005‐20093. Program Peningkatan Fungsi dan Daya ‐ Terjaminnya tanaman rehabilitasi lahan kritis, mangrove, gambut, 399rb haDukung DAS Berbasis Pemberdayaan rawa dan sempadan pantai pada DAS prioritas seluas 1.994.000 haMasyarakat‐ rencana pengelolaan DAS terpadu pada 108 unit DAS prioritas 11 DAS4. Program Penelitian dan Pengembangan ‐ Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan di bidang keteknikan80%Kementerian Kehutanankehutanan dan pengolahan hasil hutan sebanyak 5 judul‐ Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna di bidang 80%produktifitas hutan tanaman sebanyak 6 judul5. Program Pengawasan dan Peningkatan ‐ Pelanggaran terhadap peraturan perundangan di wilayah kerja40%Akuntabilitas Aparatur Kementerian inspektorat berkurang hingga 50% dari tahun 2009Kehutanan‐ Potensi kerugian negara dapat diturunkan hingga 25% dari temuantahun 2006‐200920%Meningkatnya fungsi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial(PMKS) penerima manfaat melalui pemberdayaan dan pemenuhankebutuhan dasarMeningkatnya fungsi sosial PMKS penerima manfaat melaluipelaksanaan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosialMeningkatnya fungsi sosial PMKS penerima manfaat melaluipelaksanaan pelayanan, perlindungan dan jaminan sosialPeningkatan jumlah pekerja sosial, penyuluh sosial, dan tenaga kerjakesejahteraan sosial yang kompetenterjaminnya kepastian kawasan hutan sehingga pengelolaan sumberdaya hutan dapat dilaksanakan secara optimalbiodiversiti dan ekosistemnya berperan signifikan sebagai penyanggaketahanan ekologis dan penggerak ekonomi riil serta pengungkitmartabat bangsa dalam pergaulan globalberkurangnya lahan kritis pada das prioritasminimal 60 % hasil penelitian dan pengembangan kehutanan dapatdimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan, pengelolaan tekniskehutanan, dan pengayaan ilmu pengetahuan termasukpengembangan kebijakan dan teknis yang berkaitan dengan isu‐isuterwujudnya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparaturkementerian kehutanan serta perwujudan reformasi birokrasi dantata kelola kementerian kehutananBab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat