Nota Keuangan dan RAPBN 2013 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Bab 6Defisit, Pembiayaan Anggaran, dan Risiko Fiskal3. Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan EnergiTerbarukan, Batubara, dan Gas (Proyek 10.000 MW Tahap II);4. Pembangunan infrastruktur dengan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS).Penjaminan pada Proyek 10.000 MW Tahap I diberikan sesuai dengan Peraturan PresidenNomor 86 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91Tahun 2007. Sampai dengan bulan Juni 2012, telah diterbitkan 30 surat jaminan Pemerintahuntuk proyek pembangkit dan 4 surat jaminan untuk proyek transmisi dengan nilai totaljaminan sebesar Rp35,1 triliun dan USD4,0 miliar.Untuk mendukung Program Percepatan Penyediaan Air Minum, Pemerintah memberikanjaminan kepada kreditur perbankan. Jaminan yang diberikan meliputi 70,0 persen ataspembayaran kembali kredit investasi PDAM kepada perbankan. Dari 70,0 persen jaminanPemerintah tersebut, selanjutnya dilakukan pembagian pembebanan yaitu Pemerintah Pusatmenanggung sebesar 40,0 persen yang selanjutnya akan dikonversi menjadi pinjaman PDAM,dan Pemerintah Daerah menanggung sebesar 30,0 persen dari seluruh kewajiban PDAMyang gagal bayar. Sampai dengan bulan Juni 2012, Pemerintah Pusat telah menerbitkantiga Surat Jaminan dengan total nilai Rp50,2 miliar untuk proyek PDAM di Ciamis, LombokTimur, dan Bogor.Selain itu, melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010, Pemerintah menugaskan PTPLN (Persero) untuk melakukan pembangunan pembangkit tenaga listrik denganmenggunakan energi terbarukan, batubara, dan gas. Dalam program ini Pemerintahmemberikan jaminan kepada pengembang listrik swasta atas kelayakan usaha PT PLN(Persero) untuk membeli tenaga listrik berdasarkan Perjanjian Jual Beli Listrik. Sampai denganbulan Juni 2012, Pemerintah telah menerbitkan dua Surat Jaminan Kelayakan Usaha yaituuntuk proyek PLTP Rajabasa dan PLTP Muaralaboh.Dalam upaya percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia, Pemerintahbersama dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia/PT PII (Persero) juga memberikanjaminan pada pembangunan proyek infrastruktur yang dilaksanakan dengan skema KPSsesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010. Untuk pertama kalinya, padatanggal 6 Oktober 2011 Pemerintah bersama dengan PT PII menandatanganani perjanjianpenjaminan dengan skema KPS untuk proyek PLTU Jawa Tengah. Penjaminan dilakukanmelalui penjaminan bersama secara amount sharing, dimana PT PII menjamin maksimalsebesar Rp300,0 miliar, sedangkan sisanya dijamin oleh Pemerintah. Proyek PLTU JawaTengah dengan kapasitas 2 x 1.000 MW merupakan salah satu project showcase infrastrukturyang dilaksanakan dengan skema KPS. Total nilai proyek yang dijamin adalah sekitarRp30,0 triliun. Penjaminan diperkirakan akan mulai efektif pada akhir tahun 2012, setelahproyek mencapai financial close.Sebagai konsekuensi atas penerbitan jaminan, Pemerintah telah mengalokasikan danakewajiban penjaminan. Jumlah alokasi dana kewajiban penjaminan untuk Proyek 10.000MW oleh PT PLN dan Proyek Percepatan Penyediaan Air Minum oleh PDAM dari tahun2008–2012 disajikan dalam Tabel 6.4.6-12 Nota Keuangan dan RAPBN 2013