Nota Keuangan dan RAPBN 2013 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-141NoTargetProgram *) Indikator Kinerja *) OutcomeUrut201338 055 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS (Rp1.055,1 miliar), a.l.:1 Program Perencanaan PembangunanNasional2 Program Pengawasan dan PeningkatanAkuntabilitas Aparatur Bappenas3 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur Bappenas4 Program Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas Teknis LainnyaBappenas‐ Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkupkawasan khusus dan daerah tertinggal‐ Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkupperlindungan dan kesejahteraan masyarakat12 dokumen ‐ Meningkatnya Kualitas Rancangan Rencana Pembangunan danPendanaan Nasional Terkait Lingkup Sumber Daya Manusia danKebudayaan6 dokumen ‐ Meningkatnya Kualitas Rancangan Rencana Pembangunan danPendanaan Nasional Terkait Lingkup Pengembangan Regional danOtonomi Daerah‐ Meningkatnya Kualitas Evaluasi Kinerja Pembangunan Nasional‐ Laporan hasil pengawasan bidang administrasi umum dan keuangan 11 laporan Meningkatnya Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(SPIP) di Kementerian PPN/ Bappenas‐ Laporan hasil pengawasan di bidang kinerja kelembagaan 6 laporan‐ Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai 22 laporan Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur KementerianPPN/Bappenas‐ Dokumen pelaksanaan pelayanan hukum, meliputi peraturanperundang‐undangan, bantuan hukum, serta pengembangan daninformasi hukum‐ Dokumen hasil pelaksanaan di bidang perencanaan,organisasi, dan tata laksana1 dokumen Meningkatnya pelaksanaan tugas manajemen kelembagaan dalamrangka mendukung tugas pokok dan fungsi KementerianPPN/BAPPENAS36 dokumen39 056 Badan Pertanahan Nasional (Rp4.173,3 miliar), a.l.:1 Program Pengelolaan PertanahanNasional‐ Jumlah penanganan konflik pertanahan (kasus) 80% ‐ Terwujudnya suatu kondisi yang mampu menstimulasi,mendinamisasi dan memfasilitasi pengembangan infrastrukturpertanahan secara nasional, regional dan sektoral, yang diperlukan diseluruh Indonesia;‐ Inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau‐Pulau Kecil , Perbatasan danWilayah Tertentu (WP3WT) (Prioritas Nasional 10)1 paket ‐ Terwujudnya percepatan legalisasi aset pertanahan, ketertibanadministrasi pertanahan dan kelengkapan informasi legalitas asettanah‐ Meningkatnya pengaturan dan penataan penguasaan dan pemilikantanah serta pemanfaatan dan penggunaan tanah secara optimal.‐ Terwujudnya pengendalian penguasaan, pemilikan, penggunaan danpemanfaatan tanah dan pemberdayaan masyarakat dalam rangkapeningkatan akses terhadap sumber ekonomi‐ Berkurangnya sengketa, konflik dan perkara pertanahan sertamencegah timbulnya sengketa, konflik dan perkara pertanahan2 Program Pengawasan dan PeningkatanAkuntabilitas Aparatur BPN‐ Jumlah laporan hasil pemeriksaan kinerja dan kasus (Obrik) 36 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas pada semuaunit kerja BPN RI3 Program Peningkatan Sarana dan ‐ Pengembangan sarana prasarana pelayanan62 satker Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana BPN RIPrasarana Aparatur BPNpertanahan4 Program Dukungan Manajemen dan ‐ Jumlah pembinaan organisasi dan kepegawaian 1Meningkatnya kualitas koordinasi, sinkronisasi dan integrasiPelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPNpelaksanaan tugas dan fungsi BPN RI serta mutu pelayanan publik di‐ Ketersediaaan data dan informasi pertanahan nasional pada Sistem419bidang pertanahanInformasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (Simtanas)kabupaten/kota(kabupaten/kota)Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4