Nota Keuangan dan RAPBN 2013 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Bab 6Defisit, Pembiayaan Anggaran, dan Risiko FiskalGubernur IFC. Indonesia akan melakukan pembayaran dengan tiga kali angsuran mulaitahun 2012-2014. Angsuran pertama dan kedua adalah masing-masing sebesar USD858ribu, sedangkan angsuran ketiga adalah sebesar USD1,4 juta. Dengan demikian, pada tahun2013, Indonesia merencanakan untuk membayar angsuran ke-2 sebesar USD858 ribu atauRp8,2 miliar.International Fund for Agricultural Development (IFAD) adalah lembaga khususPerserikatan Bangsa–Bangsa (PBB) yang didirikan sebagai sebuah lembaga keuangan yangberfungsi sebagai badan untuk mendanai pembangunan pertanian. Dalam melakukanaktifitasnya, IFAD bekerjasama dengan Pemerintah, donatur, organisasi nonpemerintah,dan pihak-pihak lainnya. IFAD berfokus pada solusi country spesific, yang akan meningkatkanakses penduduk miskin kepada jasa finansial, pasar, teknologi, lahan, dan sumber daya alam.Aktifitas IFAD berpedoman pada Strategic Framework yang diperbarui setiap empat tahunsekali dengan tujuan: (1) memperkuat kapasitas masyarakat terpencil berikutkelembagaannya; (2) memperbaiki akses atas sumber daya alam yang produktif; dan(3) meningkatkan akses penduduk miskin terhadap jasa-jasa keuangan dan pasar produksi.Sampai dengan tahun 2011, total penyertaan modal Indonesia pada IFAD berjumlahUSD49,959 juta. Pada sidang IFAD bulan Desember 2011, Pemerintah RI telah menyetujuikomitmen baru untuk menambah kontribusi di IFAD sebesar USD10 juta yang akan diangsurselama tiga tahun mulai tahun 2013 sampai dengan 2015, masing-masing sebesar USD3juta pada tahun 2013 dan 2014 dan USD4 juta pada tahun 2015. Komitmen baru tersebuttelah disampaikan pada pertemuan ke-4 replenishment IX pada bulan Desember 2011 diRoma. Pada tahun 2013, Pemerintah menganggarkan PMN untuk pembayaran angsuranpertama replenishment IX sebesar USD3 juta atau Rp28,5 miliar.Penyertaan Modal Negara LainnyaPenyertaan modal negara (PMN) lainnya adalah PMN yang tidak dapat diklasifikasikan kedalam PMN kepada BUMN, dan PMN kepada Organisasi/LKI. Pada tahun 2013, Pemerintahakan mengalokasikan PMN lainnya sebesar Rp1,4 triliun atau 21,6 persen dari total PMN,dengan rincian sebagaimana disajikan dalam Tabel 6.15.TABEL 6.15PMN LAINNYA, 2012 - 2013(miliar rupiah)URAIANAPBNP2012RAPBN20131 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan - (500,0)2 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan - (500,0)3 ASEAN Infrastructure Fund (AIF) (380,0) (380,0)Jumlah(380,0) (1.380,0)Su m ber : Kem en ter ia n Keu a n g a nPMN kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada RAPBN2013 direncanakan sebesar Rp500,0 miliar dan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp500,0 miliar.BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial,sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapatmemenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun6-32 Nota Keuangan dan RAPBN 2013