13.07.2015 Views

Nota Keuangan dan RAPBN 2013 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Nota Keuangan dan RAPBN 2013 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Nota Keuangan dan RAPBN 2013 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Defisit, Pembiayaan <strong>Anggaran</strong>, <strong>dan</strong> Risiko FiskalBab 6Mengingat perhitungan kewajiban unfunded past service liability sangat terkait denganasumsi-asumsi, maka Pemerintah terus mendorong agar PT Taspen (Persero) menggunakanasumsi yang wajar secara bertahap mulai tahun 2012. Pentahapan tersebut dilakukansedemikian rupa sehingga tingkat kesehatan keuangan PT Taspen (Persero) tetap terjaga<strong>dan</strong> Pemerintah memiliki ruang untuk pembayaran cicilan unfunded past service liability.Untuk itu, Kementerian <strong>Keuangan</strong> juga akan tetap melakukan evaluasi kewajiban setiaptahunnya serta melakukan monitoring agar pentahapan dapat dilakukan sesuai rencana.6.4.3.3 Kewajiban Menjaga Modal Minimum Lembaga <strong>Keuangan</strong>TertentuKewajiban kontinjensi Pemerintah pada sektor keuangan terutama berasal dari kewajibanPemerintah untuk menambah modal lembaga keuangan, yaitu Bank Indonesia (BI),Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), <strong>dan</strong> Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI),jika modal lembaga keuangan tersebut di bawah modal sebagaimana diatur dalam Un<strong>dan</strong>g-Un<strong>dan</strong>g.Bank Indonesia (BI)Sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) Un<strong>dan</strong>g-Un<strong>dan</strong>g Nomor 23 Tahun 1999 tentangBank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Un<strong>dan</strong>g-Un<strong>dan</strong>g Nomor 6 Tahun2009, modal BI ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya Rp2,0 triliun. Dalam hal terjadirisiko atas pelaksanaan tugas <strong>dan</strong> wewenang BI yang mengakibatkan modalnya berkurangdari Rp2,0 triliun, sebagian atau seluruh surplus tahun berjalan dialokasikan untuk ca<strong>dan</strong>ganumum guna menutup risiko dimaksud. Dalam hal setelah dilakukan upaya pengalokasiansurplus tahun berjalan untuk ca<strong>dan</strong>gan umum jumlah modal BI masih kurang dari Rp2,0triliun, Pemerintah wajib menutupkekurangan tersebut yang dilaksanakansetelah mendapat persetujuan DPR. Namunsebaliknya, apabila rasio modal terhadapkewajiban moneter BI mencapai di atas 10persen, maka BI akan memberikan bagiankepada Pemerintah atas surplusnyasebagaimana diatur dalam ketentuanperun<strong>dan</strong>gan tentang BI.Apabila mengacu pada pasal 6 ayat (1) UUtentang BI, maka jumlah nominal modal BIsesuai ketentuan dalam penghitungan rasiodari tahun 2007–2012 disajikan dalamGrafik 6.22.Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)Berdasarkan Un<strong>dan</strong>g-Un<strong>dan</strong>g Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan(LPS) sebagaimana telah diubah dengan Un<strong>dan</strong>g-Un<strong>dan</strong>g Nomor 7 Tahun 2009, fungsiLPS adalah menjamin simpanan nasabah di bank <strong>dan</strong> turut aktif memelihara stabilitas sistemperbankan sesuai kewenangannya.8070605040302010-GRAFIK 6.22PERKEMBANGAN MODAL DAN RASIO MODALBANK INDONESIA, 2007-2012578,047510,38698,88Keterangan:Modal adalah penjumlahan dari modal ditambah dengan ca<strong>dan</strong>gan umum <strong>dan</strong> surplus (defisit)Batas minimum modal Bank Indonesia (Rp2,0 triliun)494,6233 332,71 2,712007 2008 2009 2010 2011 2012 (Est)Sumber : Bank IndonesiaModal (Triliun)Rasio Modal (Persen)121086420<strong>Nota</strong> <strong>Keuangan</strong> <strong>dan</strong> <strong>RAPBN</strong> <strong>2013</strong>6-73

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!