Nota Keuangan dan RAPBN 2013 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Bab 4Anggaran Belanja Pemerintah Pusatrangka mendukung kebijakan pengalihan anggaran dana dekonsentrasi dan tugaspembantuan yang sudah menjadi kewenangan daerah ke DAK, dalam RAPBN 2013Kementerian Pertanian direncanakan melakukan pengalihan kegiatannya ke DAK sebesarRp417,1 miliar.Kementerian KeuanganDalam RAPBN tahun 2013 Kementerian Keuangan direncanakan memperoleh anggaransebesar Rp18,2 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mencapai visi KementerianKeuangan “menjadi pengelola keuangan dan kekayaan negara yang dipercaya dan akuntabeluntuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan”. Dan mencapaimisinya yaitu “mengembangkan kebijakan fiskal yang sehat, berkelanjutan, hati-hati(prudent), dan bertanggung jawab; mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimalsesuai dengan asas fungsional, kepastian hukum, transparan, efisien, dan bertanggung jawab;mewujudkan industri pasar modal dan lembaga keuangan nonbank sebagai penggerak danpenguat perekonomian nasional yang tangguh dan berdaya saing global, membangun danmengembangkan organisasi berlandaskan administrasi publik sesuai dengan tuntutanmasyarakat; membangun dan mengembangkan SDM yang amanah, profesional,berintegritas tinggi dan bertanggung jawab; dan membangun dan mengembangkan teknologiinformasi keuangan yang modern dan terintegrasi serta sarana dan prasarana strategislainnya”.Anggaran Kementerian Keuangan dalam tahun 2013 tersebut naik sebesar Rp1,3 triliunatau 7,9 persen bila dibandingkan dengan anggaran belanja Kementerian Keuangan dalamAPBNP tahun 2012 sebesar Rp16,9 triliun. Anggaran tersebut bersumber dari rupiah murnisebesar Rp17,8 triliun, BLU sebesar Rp160,8 miliar, dan PLN sebesar Rp300,7 miliar, yangakan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, antara lain: (1) programpeningkatan dan pengamanan penerimaan pajak; (2) program pengawasan, pelayanan,dan penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai; (3) program pengelolaan perbendaharaannegara; (4) program pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan piutang negaradan pelayanan lelang; (5) program pendidikan dan pelatihan aparatur KementerianKeuangan; (6) program perumusan kebijakan fiskal; (7) program peningkatan pengelolaanperimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah; (8) programpengelolaan anggaran negara; (9) program pengawasan dan peningkatan akuntabilitasaparatur Kementerian Keuangan; dan (10) program pengelolaaan dan pembiayaan utang.Indikator kinerja dari pelaksanaan berbagai program tersebut, antara lain: (1) tercapainyapersentase penyelesaian usulan pembuatan dan penyempurnaan PP dan PMK di bidangperaturan perpajakan I sebesar 100 persen; (2) tercapainya persentase penyelesaianperumusan peraturan di bidang fasilitas kepabeanan sebesar 100 persen dan rata ratapersentase realisasi dari janji layanan fasilitas kepabeanan sebesar 85 persen;(3) penyelesaian 3 dokumen yaitu LKPP dan rancangan PP APBN dan APBN-P secara tepatwaktu, dan jumlah penerimaan remunerasi atas penyimpanan, penempatan, dan investasijangka pendek (idle cash KUN) sebesar Rp4,0 triliun; (4) tercapainya nilai kekayaan negarayang diutilisasi sebesar Rp103,0 triliun dan jumlah penerimaan kembali (recovery) yangberasal dari pengeluaran APBN sebesar Rp350,0 miliar; (5) persentase lulusan programdiploma STAN dengan predikat minimal baik sebesar 87,5 persen; (6) tercapainya deviasiproyeksi nilai tukar yaitu 5 persen dan persentase cadangan anggaran risiko fiskal yang4-96 Nota Keuangan dan RAPBN 2013