Nota Keuangan dan RAPBN 2013 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Bab 4Anggaran Belanja Pemerintah PusatDalam RAPBN tahun anggaran 2013, alokasi anggaran bantuan sosial direncanakan sebesarRp59,0 triliun (0,6 persen terhadap PDB). Jumlah ini, menunjukkan peningkatan sebesarRp3,7 triliun (6,6 persen) apabila dibandingkan dengan pagu anggaran bantuan sosial yangditetapkan dalam APBNP tahun anggaran 2012 sebesar Rp55,4 triliun (0,6 persen terhadapPDB). Peningkatan tersebut, terutama berkaitan dengan bertambahnya cakupan penerimabantuan sosial dan meningkatnya nilai bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakatdalam rangka meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Alokasianggaran bantuan sosial dalam RAPBN tahun anggaran 2013, terdiri atas: (1) alokasibantuan sosial yang disalurkan melalui K/L sebesar Rp55,0 triliun, dan (2) alokasi danacadangan penanggulangan bencana alam melalui BA BUN sebesar Rp4,0 triliun.Beberapa program prioritas yang termasuk dalam kategori bantuan sosial dalam tahun2013 antara lain: (1) program BOS yang dikoordinasikan oleh Kementerian Agama, denganalokasi anggaran yang direncanakan sebesar Rp12,5 triliun, serta BOS Pendidikan Menengahyang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan alokasianggaran yang direncanakan sebesar Rp3,8 triliun; (2) bantuan siswa miskin, dengan alokasianggaran yang direncanakan sebesar Rp10,2 triliun; (3) Jamkesmas dan Jampersal denganalokasi anggaran yang direncanakan sebesar Rp7,3 triliun, terdiri atas program pelayanankesehatan rujukan di kelas III rumah sakit Pemerintah dan rumah sakit swasta yang ditunjukPemerintah dengan alokasi anggaran sebesar Rp5,7 triliun dan untuk pelayanan Jampersaldengan alokasi anggaran sebesar Rp1,6 triliun; (4) PNPM Mandiri dengan alokasi anggaranyang direncanakan sebesar Rp2,2 triliun, yang terdiri atas PNPM Perkotaan, programpembangunan daerah tertinggal dan khusus (P2DTK), dan pengembangan infrastruktursosial ekonomi wilayah (PISEW); serta (5) PKH atau bantuan tunai bersyarat, dengan alokasianggaran yang direncanakan sebesar Rp2,9 triliun.Program BOS merupakan amanat dari Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa Pemerintah dan PemerintahDaerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasaryang terjangkau. Tujuan dari program BOS, yaitu membebaskan biaya pendidikan bagisiswa tidak mampu, dan meringankan beban siswa lainnya agar semua siswa memperolehlayanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat. Program BOS diberikan kepadasatuan pendidikan tingkat SD/MI/Ula dan SMP/MTs/Wustha, dan dimaksudkan untukmengurangi beban masyarakat, khususnya masyarakat miskin dalam membiayaipendidikan, sehingga diharapkan dapat menurunkan angka putus sekolah. Anggaran BOSdalam tahun 2013 yang dikoordinasikan oleh Kementerian Agama diperuntukkan bagi sekitar6,3 juta siswa MI/Ula dan MTs/Wustha. Selanjutnya, Pemerintah juga terus meningkatkanProgram Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan diperluas menjadi pendidikanmenengah universal melalui program BOS Pendidikan Menengah yang diperuntukkan bagisekitar 9,6 juta siswa SMA, SMK, dan MA dalam rangka tercapainya perluasan danpemerataan akses pendidikan menengah/sederajat yang bermutu, berkesetaraan gender,dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.Dalam rangka peningkatan kualitas bidang pendidikan, Pemerintah juga mengalokasikananggaran untuk bantuan siswa miskin mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga jenjangperguruan tinggi. Program bantuan siswa miskin dalam tahun 2013 diperuntukkan masingmasinguntuk sekitar 9,6 juta siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB dengan alokasi anggaransebesar Rp5,1 triliun, bagi sekitar 2,4 juta siswa MI/Ula dan MTs/Wustha dengan alokasi4-116 Nota Keuangan dan RAPBN 2013