Nota Keuangan dan RAPBN 2013 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Anggaran Belanja Pemerintah PusatBab 4dinas. Beberapa kebijakan pengalokasianbelanja barang yang telah ditempuh:(1) meningkatkan efisiensi dan efektivitasalokasi dan penggunaan belanja barangK/L, khususnya biaya perjalanan dinas;(2) menjamin kelancaran penyelenggaraankegiatan operasional pemerintahan,pelayanan kepada masyarakat, danpemeliharaan aset; serta (3) meningkatkancapacity building pegawai serta persiapan/evaluasi dalam rangka reformasi birokrasi.Perkembangan realisasi belanja barangtahun 2007-2012 disajikan dalamGrafik 4.28.Belanja Modaltriliun Rp200Belanja modal adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambahnilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi danmelebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan Pemerintah.Aset tetap/aset lainnya tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatusatuan kerja atau dipergunakan oleh masyarakat/publik, tercatat sebagai aset K/L terkaitdan bukan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pemda. Belanja modal terdiri dari:(1) belanja modal tanah; (2) belanja modal peralatan dan mesin; (3) belanja modal gedungdan bangunan; (4) belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan; (5) belanja modal lainnya;(6) belanja penambahan nilai aset tetap/aset lainnya; serta (7) belanja modal Badan LayananUmum (BLU).Dalam kurun waktu tahun 2007-2012, realisasi anggaran belanja modal secara nominalmengalami peningkatan rata-rata 21,3 persen per tahun, yaitu dari Rp64,3 triliun dalamtahun 2007 menjadi Rp168,7 triliun dalam APBNP tahun 2012. Bila dibandingkan dengantotal belanja Pemerintah Pusat, realisasi belanja modal dalam tahun 2007 mencapai12,7 persen dan diperkirakan mencapai 14,4 persen pada tahun 2012. Kenaikan realisasianggaran belanja modal dalam rentang waktu tersebut sejalan dengan kebijakan Pemerintahuntuk meningkatkan pengeluaran investasi dalam rangka mendorong pertumbuhanekonomi. Peningkatan alokasi belanja modal dalam periode tersebut juga merupakan cermindari besarnya perhatian Pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur. Selaindimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, peningkatanalokasi belanja modal kepada pembangunan infrastruktur juga dimaksudkan untuk dapatmendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi, menekan inflasi, serta mendorongdistribusi barang.Dalam periode 2007-2012, belanja modal yang cukup besar dialokasikan pada K/L yangterkait dengan pembangunan infrastruktur, yaitu: (1) Kementerian Pekerjaan Umum;(2) Kementerian Perhubungan; (3) Kementerian Pertahanan; (4) Kementerian Energi danSumber Daya Mineral; dan (5) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Realisasi anggaranbelanja modal pada 5 K/L dalam kurun waktu tersebut digunakan untuk melaksanakanberbagai program antara lain: (1) program pengembangan pertahanan; (2) program180160140120100806040200GRAFIK IV.28PERKEMBANGAN BELANJA BARANG, 2007-2012APBN APBNP2007 2008 2009 2010 2011 20122007 2008 2009 2010 2011 2012APBN-P 65,3 67,5 85,5 112,6 142,8 188,0LKPP 54,5 56,0 80,7 97,6 124,6 186,6Sumber: Kementerian KeuanganNota Keuangan dan RAPBN 20134-45