Nota Keuangan dan RAPBN 2013 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

More documents

Recommendations

Info

Defisit, Pembiayaan Anggaran, dan Risiko FiskalBab 6TABEL 6.21RINCIAN PENERUSAN PINJAMAN, 2012-2013(miliar rupiah)PenggunaAPBNP RAPBN2012 20131. PT Perusahaan Listrik Negara 6.771,7 5.522,72. PT Perusahaan Gas Negara 56,9 -3. PT Sarana Multi Infrastruktur 1.000,0 803,24. PT Pelabuhan Indonesia II 160,6 -5. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia 39,6 -6. PT Pertamina 66,0 499,57. Pemkot. Bogor 59,6 17,58. Pemkot. Sawahlunto 17,5 -9. Pemkot. Banda Aceh 35,9 -10. Pemkot. Palopo 4,8 -11. Pemkab. Muara Enim 57,3 40,012. Pemkab. Kapuas 18,2 6,113. Pemkab. Morowali 19,1 -14. Pemprov. DKI Jakarta 124,7 79,4Total8.431,8 6.968,3Sumber : Kementerian KeuanganSelanjutnya untuk mendorong agar realisasi penarikan pinjaman semakin meningkat,diperlukan upaya-upaya antara lain:a. Meningkatkan efektivitas penggunaan readiness criteria melalui kajian dan evaluasi ataspenerapannya.b. Meningkatkan ownership K/L/Pemda/BUMN selaku pelaksana kegiatan, antara lainmelalui konsistensi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, pengalokasian dana secaraproporsional dan tepat waktu, dan pemenuhan persyaratan kesiapan pelaksanaankegiatan.c. Meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan terhadap mekanismepelaksanaan kegiatan dan struktur transaksi dalam rangka mempercepat implementasi.d. Pembatalan kegiatan slow disbursement, karena kinerja penyerapannya tidak baik denganmempertimbangkan aspek legal (hukum), kerugian negara, dan aspek finansial.Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri dalam RAPBN 2013 direncanakan sebesar negatifRp58,4 triliun. Jumlah pembayaran tersebut dihitung berdasarkan proyeksi pembayaransesuai jadwal pembayaran utang luar negeri selama tahun 2013 dan proyeksi pembayarancicilan untuk penarikan pinjaman baru, serta perkembangan nilai tukar rupiah terhadapbeberapa mata uang asing terutama dolar Amerika Serikat yang diperkirakan berada padakisaran Rp9.300 per USD. Pembayaran cicilan utang luar negeri terbesar ditujukan antaralain kepada Jepang, Asian Development Bank (ADB), World Bank, dan Jerman.6.3.2.4.3 Pinjaman Dalam Negeri (Neto)Disamping pinjaman luar negeri, Pemerintah juga merencanakan untuk menggunakanpinjaman dalam negeri untuk memenuhi pembiayaan dengan memanfaatkan sumber danadari BUMN, pemerintah daerah, dan perusahaan daerah. Arah kebijakan pinjaman dalamNota Keuangan dan RAPBN 20136-51
Bab 6Defisit, Pembiayaan Anggaran, dan Risiko Fiskalnegeri difokuskan untuk mendorong produksi dalam negeri. Dalam RAPBN 2013, pinjamandalam negeri (neto) direncanakan sebesar Rp500,0 miliar yang terdiri dari penarikan pinjamandalam negeri (bruto) Rp750,0 miliar dan pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negerisebesar negatif Rp250,0 miliar. Penarikan pinjaman dalam negeri tersebut diprioritaskanuntuk membiayai kegiatan di Kementerian Pertahanan dan Polri.Boks 6.6Potensi Pembiayaan melalui Pinjaman Dalam NegeriPinjaman dalam negeri merupakan instrumen utang baru yang mulai digunakan untukmembiayai APBN pada tahun 2010. Sebagai instrumen baru, target penarikan pinjamandalam negeri ditetapkan maksimal sebesar Rp1,0 triliun setiap tahun untuk tahun 2010sampai dengan 2014. Dalam tahap awal tersebut, pinjaman dalam negeri hanyadipergunakan untuk membiayai pengadaan Alutsista TNI dan Almatsus Polri yangdiproduksi oleh industri dalam negeri (BUMNIS). Pertimbangan dalam menetapkanbesaran dan peruntukkannya tersebut antara lain adalah perkiraan kebutuhan kegiatanKementerian Pertahanan/Polri yang dapat dibiayai, perkiraan kemampuan BUMNIS dalammemproduksi barang yang diperlukan, dan potensi kemampuan pendanaan olehperbankan. Dari sisi portofolio utang, penetapan besaran tersebut relatif aman karena tidakmengandung risiko nilai tukar, memerlukan biaya yang tidak membebani APBN, dantidak menimbulkan idle cash karena earmarked dengan kegiatan.Dalam pelaksanaannya, realisasi penyerapan pinjaman dalam negeri pada tahun 2010sampai dengan semester I tahun 2012 masih belum optimal. Hal ini karena sebagaiinstrumen baru, kinerja pembiayaan pinjaman dalam negeri memerlukan waktu untukmembangun koordinasi dan komunikasi yang intensif antar instansi yang terlibat dalamproses perencanaan sampai dengan pelaksanaan pengadaan barang dan pengadaanpembiayaan. Selain itu, juga disebabkan keterbatasan teknologi dan kapasitas produksiBUMNIS dalam menyediakan seluruh barang yang dibutuhkan. Meskipun demikian,kualitas penyerapan PDN dalam periode tersebut menunjukkan kecenderungan semakinmembaik sejalan dengan semakin optimalnya koordinasi dan meningkatnya familiaritydari para stakeholder yang terlibat dalam pembiayaan pinjaman dalam negeri.Berdasarkan kondisi saat ini, potensi target pembiayaan melalui pinjaman dalam negeridapat ditingkatkan hingga lebih dari Rp1,0 triliun per tahun. Hal ini disebabkan kondisiyang menjadi dasar pertimbangan dalam penetapan besaran pembiayaan pinjaman dalamnegeri relatif lebih baik dibandingkan sebelumnya. Dari sisi kebutuhan, jenis, dan nilaikegiatan yang dapat dibiayai semakin besar, terutama untuk pembiayaan pembangunaninfrastruktur. Dari sisi kemampuan pemberi pinjaman, nilai pinjaman dalam negeri yangdapat disediakan untuk membiayai kegiatan semakin besar seiring dengan meningkatnyalikuiditas perbankan dan membaiknya kondisi perekonomian Indonesia serta adanyapotensi pendanaan dari nonbank BUMN. Dari sisi pengelolaan portofolio utang,pembiayaan melalui pinjaman dalam negeri dapat ditingkatkan antara lain sebagaipengganti pinjaman luar negeri, dengan syarat kemampuan K/L dalam menyerap pinjamansemakin baik sesuai target yang ditetapkan agar APBN semakin efisien. Sedangkan darisisi kebijakan utang, peningkatan pembiayaan utang yang earmarked dengan kegiatansesuai dengan kebijakan pengelolaan utang untuk membuat peran utang terhadappertumbuhan ekonomi semakin terukur.6-52 Nota Keuangan dan RAPBN 2013
Page 2 and 3:
NOTA KEUANGNGANDANRANCNCANGNGAN N A
Page 4 and 5:
Daftar IsiHalaman2.3.3.2 Nilai Tuka
Page 6 and 7:
Daftar IsiHalaman5.4 Anggaran Trans
Page 8 and 9:
Daftar IsiHalaman6.4.3.1 Dukungan d
Page 10 and 11:
Daftar TabelTabel 1.1 Asumsi Dasar
Page 12 and 13:
Daftar TabelHalamanTabel 5.6 APBD P
Page 14 and 15:
Daftar GrafikDAFTAR GRAFIKGrafik 2.
Page 16 and 17:
Daftar GrafikHalamanGrafik 3.29 Per
Page 18 and 19:
Daftar GrafikHalamanGrafik 4.40 Kom
Page 20 and 21:
Daftar GrafikHalamanGrafik 6.26Graf
Page 22 and 23:
Daftar BaganDAFTAR BAGANHalamanBaga
Page 24 and 25:
PendahuluanBab 1BAB 1PENDAHULUAN1.1
Page 26 and 27:
PendahuluanBab 1pedoman dalam penyu
Page 28 and 29:
PendahuluanBab 14. Tingkat suku bun
Page 30 and 31:
PendahuluanBab 1pertumbuhan dengan
Page 32 and 33:
PendahuluanBab 1TABEL 1.2PERKEMBANG
Page 34 and 35:
Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Poko
Page 36 and 37:
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Page 54 and 55:
Page 56 and 57:
Page 58 and 59:
Page 60 and 61:
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Pendapatan Negara Bab 33.1 UmumBAB
Page 80 and 81:
Pendapatan Negara Bab 33.2.1.1 Pene
Page 82 and 83:
Pendapatan Negara Bab 3kepabeanan (
Page 84 and 85:
Pendapatan Negara Bab 3Penerimaan P
Page 86 and 87:
Pendapatan Negara Bab 3pada tahun 2
Page 88 and 89:
Pendapatan Negara Bab 3JENIS GOLSKM
Page 90 and 91:
Pendapatan Negara Bab 3(AANZ), Peme
Page 92 and 93:
Pendapatan Negara Bab 3Boks 3.2Peng
Page 94 and 95:
Pendapatan Negara Bab 32007—2011,
Page 96 and 97:
Pendapatan Negara Bab 3Sementara it
Page 98 and 99:
Pendapatan Negara Bab 31 Kementeria
Page 100 and 101:
Pendapatan Negara Bab 3jumlah tempa
Page 102 and 103:
Pendapatan Negara Bab 3perpajakan a
Page 104 and 105:
Pendapatan Negara Bab 3perekonomian
Page 106 and 107:
Pendapatan Negara Bab 3atas: (a) PP
Page 108 and 109:
Pendapatan Negara Bab 3diperkirakan
Page 110 and 111:
Pendapatan Negara Bab 3Sementara it
Page 112 and 113:
Pendapatan Negara Bab 3triliun Rp33
Page 114 and 115:
Pendapatan Negara Bab 3PNBP Kemente
Page 116 and 117:
Anggaran Belanja Pemerintah PusatBa
Page 118 and 119:
Page 120 and 121:
Page 122 and 123:
Page 124 and 125:
Page 126 and 127:
Page 128 and 129:
Page 130 and 131:
Page 132 and 133:
Page 134 and 135:
Page 136 and 137:
Page 138 and 139:
Page 140 and 141:
Page 142 and 143:
Page 144 and 145:
Page 146 and 147:
Page 148 and 149:
Page 150 and 151:
Page 152 and 153:
Page 154 and 155:
Page 156 and 157:
Page 158 and 159:
Page 160 and 161:
Page 162 and 163:
Page 164 and 165:
Page 166 and 167:
Page 168 and 169:
Page 170 and 171:
Page 172 and 173:
Page 174 and 175:
Page 176 and 177:
Page 178 and 179:
Page 180 and 181:
Page 182 and 183:
Page 184 and 185:
Page 186 and 187:
Page 188 and 189:
Page 190 and 191:
Page 192 and 193:
Page 194 and 195:
Page 196 and 197:
Page 198 and 199:
Page 200 and 201:
Page 202 and 203:
Page 204 and 205:
Page 206 and 207:
Page 208 and 209:
Page 210 and 211:
Page 212 and 213:
Page 214 and 215:
Page 216 and 217:
Page 218 and 219:
Page 220 and 221:
Page 222 and 223:
Page 224 and 225:
Page 226 and 227:
Page 228 and 229:
Page 230 and 231:
Page 232 and 233:
Page 234 and 235:
Page 236 and 237:
Page 238 and 239:
Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-123N
Page 240 and 241:
Page 242 and 243:
Page 244 and 245:
Page 246 and 247:
Page 248 and 249:
Page 250 and 251:
Page 252 and 253:
Page 254 and 255:
Page 256 and 257:
Page 258 and 259:
Page 260 and 261:
Page 262 and 263:
Page 264 and 265:
Page 266 and 267:
Page 268 and 269:
Page 270 and 271:
Page 272 and 273:
Page 274 and 275:
Kebijakan Desentralisasi FiskalBab
Page 276 and 277:
Page 278 and 279:
Page 280 and 281:
Page 282 and 283:
Page 284 and 285:
Page 286 and 287:
Page 288 and 289:
Page 290 and 291:
Page 292 and 293:
Page 294 and 295:
Page 296 and 297:
Page 298 and 299:
Page 300 and 301:
Page 302 and 303:
Page 304 and 305:
Page 306 and 307:
Page 308 and 309:
Page 310 and 311:
Page 312 and 313:
Page 314 and 315:
Page 316 and 317:
Page 318 and 319:
Page 320 and 321:
Page 322 and 323: Defisit, Pembiayaan Anggaran, dan R
Page 402 and 403: Bab 7Proyeksi APBN Jangka MenengahK
Page 404 and 405: Bab 7Proyeksi APBN Jangka Menengaht
Page 406 and 407: Bab 7Proyeksi APBN Jangka MenengahB
Page 408 and 409: Bab 7Proyeksi APBN Jangka Menengahm
Page 410 and 411: Bab 7Proyeksi APBN Jangka MenengahP
Page 412 and 413: Bab 7Proyeksi APBN Jangka MenengahR
Page 414 and 415: Bab 7Proyeksi APBN Jangka Menengaht
Page 416 and 417: Bab 7Proyeksi APBN Jangka Menengahm
Page 418 and 419: Bab 7Proyeksi APBN Jangka Menengahp
Page 420 and 421: Bab 7Proyeksi APBN Jangka Menengah(
Page 422 and 423:
Bab 7Proyeksi APBN Jangka MenengahF
Page 424 and 425:
Bab 7Proyeksi APBN Jangka Menengah(
Page 426 and 427:
RANCANGANUNDANG-UNDANG APBNTAHUN AN
Page 428 and 429:
- 2 -serta melaksanakan ketentuan P
Page 430 and 431:
- 4 -ketertiban dan keamanan, fungs
Page 432 and 433:
- 6 -27. Surat Berharga Syariah Neg
Page 434 and 435:
- 8 -41. Tahun Anggaran 2013 adalah
Page 436 and 437:
- 10 -a. pendapatan bea masuk sebes
Page 438 and 439:
- 12 -Pasal 7(1) Anggaran Belanja P
Page 440 and 441:
- 14 -(Kelurahan Mindi, Kelurahan G
Page 442 and 443:
- 16 -unit organisasi di tingkat pu
Page 444 and 445:
- 18 -DBH berdasarkan realisasi pen
Page 446 and 447:
- 20 -Belanja Negara sebesar Rp1.65
Page 448 and 449:
- 22 -Pasal 21(1) Dalam hal realisa
Page 450 and 451:
- 24 -dimaksud pada ayat (1) tidak
Page 452 and 453:
- 26 -Pasal 29(1) Kegiatan dalam ra
Page 454 and 455:
- 28 -Pasal 33(1) Dalam keadaan dar
Page 456 and 457:
- 30 -Akuntansi Pemerintahan (SAP)
Page 458 and 459:
PENJELASANATASRANCANGAN UNDANG-UNDA
Page 460 and 461:
- 3 -nasional dan tiga prioritas na
Page 462 and 463:
Pasal 5- 5 -412 Pendapatan pajak pe
Page 464 and 465:
- 7 -423212 Pendapatan tempat hibur
Page 466 and 467:
- 9 -423755 Pendapatan denda pelang
Page 468 and 469:
Pasal 8Ayat (1)Ayat (2)Ayat (3)Ayat
Page 470 and 471:
Pasal 9Ayat (10)- 13 -Pembayaran su
Page 472 and 473:
Ayat (5)Ayat (6)Pasal 12Pasal 13Pas
Page 474 and 475:
Ayat (8)Ayat (9)Ayat (10)Ayat (11)C
Page 476 and 477:
- 19 -Pasal 16Ayat (8)Cukup jelas.A
Page 478 and 479:
- 21 -2.1 Hasil pengelolaan aset 47
Page 480 and 481:
- 23 -i. PMN kepada organisasi/lemb
Page 482 and 483:
- 25 -dua miliar sembilan ratus del
Page 484 and 485:
Pasal 25Pasal 26Ayat (4)- 27 -secar
Page 486 and 487:
- 29 -lainnya mengalami deviasi pal
Page 488 and 489:
- 31 -Pasal 37Cukup jelas.TAMBAHAN
Page 490 and 491:
Data Pokok APBN 2007 - 2013Lampiran
Page 492 and 493:
Data Pokok APBN 2007 - 2013 Lampira
Page 494 and 495:
Page 496 and 497:
Page 498 and 499:
Page 500 and 501:
Page 502 and 503:
Page 504:
show all

Nota Keuangan dan RAPBN 2013 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?