Nota Keuangan dan RAPBN 2013 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Kebijakan Desentralisasi FiskalBab 5T ABEL 5.5HIBAH KEPADA DAERAH 2010-2012(miliar rupiah)No.Kegiatan2010 2011 2012Realisasi Realisasi APBNP1 L-BEC 24,5 45,9 54,52 Air Limbah 8,1 16,0 -3 Air Minum 37 ,4 161,7 -4 WASAP-D - 6,3 11,75 IEG Sanitasi - 43,4 -6 MRT - 6,8 1.57 0,67 IEG Transportasi - - 6,48 WISMP-2 - - 147 ,8T otal7 0,0 280,1 1.790,9Sum ber: Kem enterian Keuangan5.3 Permasalahan dan Tantangan PelaksanaanDesentralisasi Fiskal5.3.1 Pelaksanaan APBDAPBD mempunyai peranan yang sangat penting bagi pembangunan daerah, karena APBDmerupakan implementasi dari kebijakan fiskal dan sekaligus operasionalisasi pelaksanaanprogram-program pemerintah daerah. Dari sisi kebijakan fiskal, APBD berperan sebagai salahsatu instrumen untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.Sementara sisi operasionalisasi pelaksanaan program-program pemerintah, alokasi belanjaAPBD dapat diarahkan untuk penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik, penyediaanbarang dan jasa, dan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat.Mengingat pentingnya peranan APBD tersebut, maka potensi yang menjadi sumber-sumberpendapatan daerah harus dapat dikelola secara optimal oleh daerah, sedangkan bidang/fungsiyang menjadi prioritas pendanaan dari belanja daerah harus didasarkan pada kebutuhan riilyang menjadi kewenangan Pemda. Salah satu sumber pendapatan daerah adalah pajak daerahdan retribusi daerah. Pendapatan jenis pajak tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkatperkembangan ekonomi daerah. Fenomena empiris menunjukkan bahwa makin berkembangperekonomian daerah, maka makin besar potensi pajak yang dapat digali dari masyarakat.Sehingga untuk mengukur tingkat efektivitas penerimaan pajak terhadap potensi pajak yangada dapat digunakan rasio total penerimaan pajak terhadap PDRB (tax ratio) dan rasio totalpenerimaan pajak terhadap jumlah penduduk (tax percapita). Pada tahun 2012 tax ratiopajak daerah diperkirakan mencapai 1,08 persen, atau meningkat dibandingkan denganNota Keuangan dan RAPBN 20125-21