Nota Keuangan dan RAPBN 2013 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Kebijakan Desentralisasi FiskalBab 5Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah. Tugas dan tanggung jawabKementerian Keuangan adalah:a. mengkompilasi, menggandakan, dan menyerahkan kepada Pemda kabupaten/kota,beberapa dokumen yakni : (a) peraturan pelaksanaan PBB-P2, (b) standard operatingprocedure (SOP) terkait PBB-P2, (c) struktur, tugas, dan fungsi organisasi DirektoratJenderal Pajak terkait pemungutan PBB-P2, (d) data piutang PBB-P2 beserta datapendukungnya, (e) Surat Keputusan Menteri Keuangan mengenai penatapan Nilai JualObjek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) yang berlaku 10 tahun sebelum tahunpengalihan, (f) salinan peta desa/kelurahan, blok, dan zona nilai tanah, (g) basis dataPBB-P2, dan (h) sistem aplikasi terkait PBB-P2;b. melakukan pemantauan dan pembinaan pelaksanaan pengalihan kewenanganpemungutan PBB-P2 ke pemerintah kabupaten/kota; danc. memberikan pelatihan teknis pemungutan PBB-P2 ke pemerintah kabupaten/kota.Tugas dan tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri adalah menyiapkan pedoman strkturorganisasi dan tatakerja pemerintah daerah, dan memberikan bimbingan, konsultasi, danpendidikan dan pelatihan teknis serta pelaksanaan supervisi dalam rangka penyerahankewenangan pemungutan PBB-P2. Sementara tugas dan tanggungjawab Pemda adalahmenyiapkan sarana dan prasarana, struktur organisasi dan tata kerja, sumber daya manusia,Perda dan Peraturan Kepala Daerah, SOP, dan melakukan kerjasama dengan pihak terkait,antara lain Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pertanahan, Notaris/Pejabat Pembuat AktaTanah, dan perbankan, dalam rangka pemungutan PBB-P2.Dalam rangka memberikan pedoman terkait dengan struktur organisasi dan tata kerja Pemda,telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahanatas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk TeknisPenataan Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut Pemda dapatmenambahkan beberapa fungsi yang terkait dengan pemungutan PBB-P2. Selain itu, dalamrangka penambahan fungsi tersebut daerah diberikan peluang untuk membentuk UnitPelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai kebutuhan daerah.Dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan MenteriDalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 memberikan peluangbagi daerah untuk dapat melaksanakan pemungutan PBB-P2 sebelum tahun 2014. ApabilaPemerintah Daerah telah siap melaksanakan pemungutan sebelum tahun 2014, Pemda harusmemberitahukan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri paling lambat tanggal30 Juni sebelum Tahun Pengalihan dan dilampiri dengan Perda tentang PBB-P2.Sampai dengan 31 Juli 2012, terdapat 245 daerah atau 49,8 persen dari jumlah daerah yangtelah menetapkan Perda PBB-P2. Kelompok daerah ini memiliki potensi PBB-P2 sekitar91,2 persen dari total penerimaan PBB-P2 tahun 2010. Sementara itu, terdapat 64 daerahatau 13,0 persen dari jumlah daerah, yang masih dalam proses menetapkan Perda PBB-P2.Kelompok daerah ini memiliki potensi penerimaan PBB-P2 sekitar 2,3 persen dari totalpenerimaan PBB-P2 tahun 2010. Sedangkan daerah yang belum menyusun Perda PBB-P2sebanyak 183 daerah atau 37,2 persen dari jumlah daerah yang ada. Kelompok daerah inimemiliki potensi penerimaan PBB-P2 sekitar 6,5 persen dari total penerimaan tahun 2010.Nota Keuangan dan RAPBN 20125-17