Nota Keuangan dan RAPBN 2013 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Bab 5Kebijakan Desentralisasi Fiskalbelanja modal menghasilkan output berupa infrastruktur sarana dan prasarana pelayananpublik yang mempengaruhi minat investor untuk menanamkan modal di daerah. Sedangkansebagian dari belanja barang dan jasa akan menstimulasi kegiatan ekonomi masyarakatdaerah.Kegiatan invetasi di daerah dalam beberapa tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan.Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), jumlah investasi baik daripenanaman modal asing (PMA) maupun dari penanaman modal dalam negeri (PMDN)pada tahun 2011 meningkat 20,3 persen, yakni dari Rp208,9 triliun pada tahun 2010 menjadiRp251,3 triliun pada tahun 2011. Apabila dilihat menurut wilayah, sebagian besar dari kegiataninvestasi yang dilakukan oleh PMA maupun PMDN masih terkonsentrasi di pulau Jawa,Sumatera dan Kalimantan. Sementara kegiatan investasi di wilayah lain, yakni di pulauSulawesi, Maluku, Papua, dan Bali dan Nusa Tenggara, masih relatif kecil. Perkembanganinvestasi dapat dilihat pada Tabel 5.10.PMA (Rp Miliar)PMDN (Rp Miliar)No. Prov insi2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011I SUMATERA 12.587 9.197 7 .297 6.832 18.689 10.7 54 4.840 7 .820 4.224 16.334II JAWA 7 6.531 122.015 88.07 1 105.157 119.921 18.669 12.230 25.7 68 35.141 37 .17 6III BALI & NUSA TENGGARA 510 859 2.197 4.597 8.57 4 16 29 51 2.119 357IV KALIMANTAN 2.7 07 1.038 2.686 18.395 17 .269 1.558 1.822 2.934 14.57 6 13.467V SULAWESI 7 16 589 1.331 7 .857 6.438 3.882 1.147 1.188 4.338 7 .228VI MALUKU - - 55 2.27 6 1.27 4 - - - - 14VII PAPUA 22 168 26 3.17 1 12.106 - 295 41 229 1.425JUMLAH 93.073 133.866 101.663 148.285 17 5.27 1 34.87 9 20.363 37 .800 60.627 7 6.001Sum ber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (201 1 )T ABEL 5.10PERKEMBANGAN REALISASI INVEST ASI DI INDONESIA, 2007 – 2011Untuk meningkatkan minat investasi, diperlukan adanya promosi dan fasilitasi kebijakandari pemerintah. Pemerintah Pusat melalui Master Plan Percepatan, Perluasan, danPembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang dicanangkan sejak tahun 2011, telahmemberikan panduan yang jelas kepada investor untuk melaksanakan investasi di daerahdalam jangka panjang dan menengah. Konsep MP3EI mengarahkan bahwa keberhasilanpembangunan ekonomi tidak hanya tergantung pada pemerintah saja melainkan merupakankolaborasi bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, danSwasta. Pemerintah pusat dan daerah bertanggungjawab untuk memberikan jaminankeamanan, kemudahan perizinan, dan pemberian insentif fiskal dan nonfiskal, melaluiperbaikan sistem regulasi. Sementara BUMN, BUMD, dan pihak swasta berperan untukmelaksanakan investasi, mengelola kegiatan produksi/distribusi dan penciptaan lapangankerja.Sejalan dengan meningkatnya kegiatan investasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia jugaterus menunjukkan angka yang menggembirakan. Pada tahun 2010, pertumbuhan ekonominasional mencapai 6,1 persen, sehingga menempatkan Indonesia sebagai negara Asia ketigayang mengalami pertumbuhan ekonomi tingggi, yakni setelah China dan India. Pada tahun2011 pertumbuhan ekonomi nasional meningkat menjadi 6,5 persen. Apabila dilihat menurutwilayah, pada tahun 2011 sebagian besar provinsi pertumbuhan ekonominya menguat,14 provinsi tingkat pertumbuhan ekonominya di atas pertumbuhan ekonomi nasional, dandua provinsi yang pertumbuhan ekonominya negatif yaitu Papua dan Nusa Tenggara Barat.Pertumbuhan ekonomi tahun 2010 dan 2011 dapat dilihat pada Grafik 5.8 dan Grafik5.9.5-26 Nota Keuangan dan RAPBN 2012