Nota Keuangan dan RAPBN 2013 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Defisit, Pembiayaan Anggaran, dan Risiko FiskalBab 6Penyertaan Modal Negara (PMN)Pengertian PMN menurut PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang MilikNegara/Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang semulamerupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan negara yangdipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada BUMN,BUMD, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.Sementara itu, sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2010 tentang APBN 2011, definisi PMNdiperluas tidak hanya kepada BUMN, BUMD, dan Perseroan Terbatas, namun juga kepadaOrganisasi/Lembaga Keuangan Internasional (LKI). Perluasan definisi ini, terkaitdialokasikannya PMN kepada Organisasi/LKI pada APBN 2011 melalui pembiayaan, karenamerupakan bagian dari investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah. PengalokasianPMN kepada Organisasi/LKI melalui pembiayaan, telah sesuai dengan rekomendasi BPKRI, setelah sebelumnya dialokasikan melalui belanja lain-lain.Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun Anggaran 2012,pengertian PMN diperluas lagi, tidak hanya kepada BUMN dan Organisasi/LKI. Namunjuga menyangkut PMN Lainnya. Hal ini terkait dengan dialokasikannya PMN kepada ASEANInfrastructure Fund (AIF) yang bukan merupakan BUMN dan Organisasi/LKI.Besarnya alokasi dan peruntukan dana PMN dalam periode 2007-2008 adalah sebagai berikut:(1) tahun 2007 sebesar Rp2,7 triliun, antara lain untuk PT Sarana Pengembangan Usaha,PT Asuransi Kredit Indonesia, dan PT Pusri; dan (2) tahun 2008 sebesar Rp2,5 triliun untukPT PPA dalam rangka restrukturisasi BUMN sebesar Rp1,5 triliun, dan perusahaan perseroandi bidang pembiayaan infrastruktur (PT Sarana Multi Infrastruktur/SMI) sebesar Rp1,0triliun.Sementara itu, besaran dan peruntukan PMN Tahun 2009-2012 adalah sebagai berikut: (1)tahun 2009 sebesar Rp11,7 triliun untuk PT Perkebunan Nusantara II, PT PPA, PT PenjaminanInfrastruktur Indonesia (PT PII), PT Askrindo dan Perum Jamkrindo (KUR), dan PTPertamina; (2) tahun 2010 sebesar Rp6,0 triliun untuk LPEI, PT PII, PT Askrindo dan PerumJamkrindo (KUR), PT SMI, Perusahaan Penerbit SBSN II, PT Askrindo dan PT BPUI (hibahsaham Bank Indonesia); (3) tahun 2011 sebesar Rp9,3 triliun, untuk PT PII, PT Askrindodan Perum Jamkrindo (KUR), PT Dirgantara Indonesia, PT Pupuk Iskandar Muda,Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, PT Sarana Multigriya Finansial, PT Geo DipaEnergi, PT Inhutani I, PT PAL (Persero), PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), Organisasi/LKI, dan PMN lainnya yaitu kepada ASEAN Infrastructure Fund (AIF), dan (4) tahun 2012sebesar Rp8,9 triliun, untuk PT PII, PT Askrindo dan Perum Jamkrindo (KUR), PT SMI, PTDirgantara Indonesia, Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III dan IV, BUMN Strategis,Organisasi/LKI, dan PMN lainnya yaitu kepada AIF.Tidak semua PMN yang dialokasikan oleh Pemerintah dalam kurun waktu 2007-2012 berupafresh money. Beberapa PMN kepada BUMN dialokasikan sebagai bentuk konversi utangpokok pinjaman SLA dan pinjaman RDI serta dividen PNBP, maupun hibah saham daripihak lain (bersifat in-out) dalam APBN. Sebagai contoh adalah: (1) PMN kepada PTPertamina tahun 2009 yang terkait dengan hasil rekonsiliasi utang piutang PNBP Pertaminadan Pemerintah sebagai dasar penetapan neraca awal Pertamina tahun 2003; dan (2) PMNkepada PT Askrindo dan PT BPUI pada tahun 2010 berasal dari hibah saham BankIndonesia.Nota Keuangan dan RAPBN 20136-9