Nota Keuangan dan RAPBN 2013 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Bab 5Kebijakan Desentralisasi Fiskalmenjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Apabila Pemda melanggar prosedurpenetapan Perda PDRD atau tetap melakukan pemungutan terhadap pajak daerah danretribusi daerah berdasarkan Perda yang telah dibatalkan Pemerintah Pusat, maka dikenakansanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan DAU dan/atau DBH.5.2.3.2 Pengalihan BPHTB dan PBB-P2 Menjadi Pajak DaerahSebagai salah satu bentuk continuous improvement, Pemerintah secara konsisten berupayamemperkuat dan menyempurnakan kebijakan desentralisasi fiskal untuk mendukungtercapainya peningkatan layanan publik di daerah. Konsistensi tersebut diwujudkan tidakhanya melalui penguatan desentralisasi fiskal dari sisi pengeluaran, tetapi juga dari sisipenerimaan berupa perluasan local taxing power. Salah satu wujud nyata komitmen tersebutadalah dengan mengalihkan BPHTB dan PBB-P2 menjadi pajak daerah. Pengalihan keduajenis pajak tersebut merupakan langkah fundamental yang dilakukan dalam rangkamemperbaiki struktur keuangan daerah. Apabila dilihat dari karakteristiknya, yakni dari sisikepada siapa sebagian besar penerimaannya diserahkan, kedua jenis pajak tersebutmerupakan pajak daerah. Namun, kewenangan dalam hal penentuan basis pajak, pentarifan,pemberian hasil penerimaan (tax sharing) dan pengelolaan administrasinya masih beradapada Pemerintah Pusat. Dengan diberlakukan UU 28 Tahun 2009, maka seluruh kewenangandalam pemungutan diserahkan kepada Pemda. Dengan demikian BPHTB dan PBB-P2diharapkan bisa menjadi salah satu sumber PAD yang potensial bagi daerah, dibandingkandengan keseluruhan penerimaan pajak-pajak daerah yang ada selama ini.Dasar pemikiran dan alasan pokok pengalihan BPHTB dan PBB-P2 menjadi pajak daerah,antara lain: pertama berdasarkan teori, property tax lebih bersifat lokal (local origin),visibilitas, objek pajak tidak berpindah-pindah (immobile), dan terdapat hubungan erat antarapembayar pajak dan yang menikmati hasil pajak tersebut (the benefit tax-link principle).Kedua, pengalihan kedua jenis pajak tersebut diharapkan akan meningkatkan PAD dansekaligus memperbaiki struktur APBD. Ketiga, untuk meningkatkan pelayanan masyarakat(public services), akuntabilitas, dan transparasi dalam pengelolaan BPHTB dan PBB-P2.Keempat, bahwa berdasarkan praktek di banyak negara, BPHTB dan PBB-P2 termasuk dalamjenis local tax.Diserahkannya BPHTB dan PBB-P2 kepada daerah, tidak hanya sekedar untuk meningkatkankemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pengeluarannya dalam rangkapenyelenggaraan pemerintahan, namun juga untuk lebih mengefektifkan pengelolaanBPHTB dan PBB-P2. Pemerintah Daerah tentunya lebih memahami karakteristik daerahnyadan mengetahui apa yang terbaik yang akan dilakukan bagi masyarakat setempat. Sehinggadengan dialihkannya BPHTB dan PBB-P2 menjadi pajak daerah diharapkan pelayanan kepadaWajib Pajak akan menjadi lebih baik, efektif, efisien dan akuntabel.Agar kualitas layanan kepada Wajib Pajak dan stakeholders tetap terjaga selama masaperalihan, maka proses peralihan BPHTB dan PBB-P2 kepada Pemda perlu dilakukan agarmemenuhi kondisi sebagai berikut:1. Proses peralihan kewenangan pemungutan BPHTB dan PBB-P2 dapat berjalan lancar(smooth) dengan harga (cost) yang minimal, baik untuk pihak yang mengalihkan maupunpihak yang menerima pengalihan;5-14 Nota Keuangan dan RAPBN 2012