Nota Keuangan dan RAPBN 2013 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

- 21 -(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengambilalihanPT Inalum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaturdengan Peraturan Menteri Keuangan.Pasal 19(1) Pemerintah dapat menggunakan kegiatan-kegiatan dariKementerian Negara/Lembaga yang bersumber dari RupiahMurni dalam alokasi anggaran Belanja Pemerintah Pusatuntuk dapat digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN.(2) Rincian kegiatan dari Kementerian Negara/Lembaga yangdapat digunakan sebagai dasar penerbitan SBSNditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah adanyapengesahan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2013dan penetapan Keputusan Presiden mengenai RincianAnggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2013.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan kegiatan dariKementerian Negara/Lembaga sebagai dasar penerbitanSBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denganPeraturan Menteri Keuangan.Pasal 20(1) Dalam hal terjadi krisis pasar SBN domestik, Pemerintahdengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat diberikankewenangan menggunakan SAL untuk melakukanstabilisasi pasar SBN domestik setelah memperhitungkankebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaranberjalan dan awal tahun anggaran berikutnya.(2) Jumlah penggunaan SAL dalam rangka stabilisasi pasarSBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkanPemerintah dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2013dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)Tahun 2013.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan SAL dalamrangka stabilisasi pasar SBN domestik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan MenteriKeuangan.Pasal 21 . . .