Nota Keuangan dan RAPBN 2013 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Proyeksi APBN Jangka MenengahBab 7transparansi dalam pengelolaan hibah, Pemerintah akan terus konsisten dalam meningkatkanpengelolaan hibah melalui peningkatan sistem dan administrasi pencatatan penerimaanhibah dalam APBN. Berdasarkan laporan sementara dari rencana hibah yang akan diterimaK/L, dalam periode 2014-2016, hibah terencana yang diterima Pemerintah Indonesiacenderung menurun, yaitu dari Rp4,4 triliun (2014) menjadi Rp1,3 triliun (2016).Perkembangan dan proyeksi penerimaan hibah dalam periode 2007—2016 disajikan dalamGrafik 7.3.7.2.3 Proyeksi Belanja NegaraKebijakan Belanja Pemerintah PusatDalam periode jangka menengah (2014-2016), kebijakan Belanja Pemerintah Pusat masihtetap mengacu pada dokumen rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN)2010-2014 dan dokumen rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN)2005-2025, yaitu peningkatan belanja untuk kebutuhan yang penting bagi pembangunanterutama untuk keperluan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta semakinoptimalnya efektivitas pengeluaran Pemerintah pada kegiatan-kegiatan produktif. Selainitu, kebijakan belanja pemerintah pusat juga mengacu kepada direktif-direktif Presiden yangmemiliki time frame jangka menengah, seperti dukungan terhadap pelaksanaan masterplanpercepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI) dan masterplanpercepatan dan perluasan pengurangan kemiskinan Indonesia (MP3KI). Kebijakankebijakanbelanja Pemerintah Pusat jangka menengah tersebut diambil sebagai upayapembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan menjamin pemerataan (growth withequity).Secara umum, kebijakan belanja Pemerintah pusat dalam periode 2014-2016 adalah sebagaiberikut: Pertama, meningkatkan kualitas perencanaan anggaran. Kedua, memperbaikikualitas belanja (efisiensi dan efektivitas) dengan output yang terukur (penganggaran berbasiskinerja). Ketiga, meningkatkan proporsi belanja diskresi. Keempat, melanjutkankesinambungan program-program kesejahteraan rakyat (4 Kluster). Kelima, meningkatkanalokasi belanja untuk pengembangan SDM dan riset. Keenam, meningkatkan dampakanggaran (multiplier effect). Ketujuh, mendukung pelaksanaan 11 program prioritas nasionaldan 3 prioritas lainnya dalam RPJMN 2010-2014 yang meliputi: reformasi birokrasi dantata kelola; pendidikan; kesehatan; penanggulangan kemiskinan; ketahanan pangan;infrastruktur; iklim investasi dan iklim usaha; energi; lingkungan hidup dan pengelolaanbencana; pembangunan daerah tertinggal, terdepan, terluar, pasca konflik; kebudayaan,kreativitas dan inovasi teknologi; serta prioritas di bidang politik, hukum dan keamanan;perekonomian; serta kesejahteraan rakyat. Kedelapan, mempertahankan alokasi anggaranpendidikan sebesar 20 persen terhadap total belanja negara. Kesembilan, menuju ke minimumessential force (MEF).Terkait dengan upaya peningkatan efektivitas belanja, khususnya belanja pemerintah pusat,Pemerintah berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah berikut, yaitu:(1) meningkatkan kualitas belanja melalui pemantapan pelaksanaan Kerangka PengeluaranJangka Menengah (KPJM) atau Medium-Term Expenditure Framework (MTEF) danpemantapan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting), antaralain melalui restrukturisasi program dan kegiatan, serta penyusunan indikator kinerja yangNota Keuangan dan RAPBN 2013 7-13