Nota Keuangan dan RAPBN 2013 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Anggaran Belanja Pemerintah PusatBab 4tersebut, digunakan sebagai pedoman bagi penyusunan kebijakan pembangunan berikutrencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga (RKA-K/L).Dalam tahun 2013, rencana kerja K/L disusun dengan pendekatan berbasis kinerja, kerangkapengeluaran jangka menengah dan penganggaran terpadu yang memuat kebijakan, programdan kegiatan termasuk untuk subsidi, public service obligation (PSO) dan belanja lain yangbersifat khusus yang merupakan satu kesatuan yang utuh dari kebijakan K/L tersebut.Dalam rangka mendukung pencapaian berbagai sasaran pembangunan 2013, yang disertaidengan pelaksanaan efisiensi dan efektivitas, pengalokasian anggaran K/L tersebut dilakukandengan berpedoman pada kebijakan belanja K/L tahun 2013, yang antara lain meliputi:(1) peningkatan efisiensi belanja K/L melalui melalui penerapan flat policy untuk belanjaoperasional dan penajaman komposisi belanja prioritas; (2) peningkatan efektivitas alokasianggaran alutsista TNI dalam rangka mendorong pencapaian minimum essential force(MEF) sesuai dengan kemampuan keuangan negara; (3) peningkatan sinergi pusat-daerahterkait dengan kerangka pendanaan dan kerangka regulasi, termasuk DAK, danadekonsentrasi, dan tugas pembantuan; serta (4) pelaksanaan keberpihakan (affirmativeaction), terutama terkait dengan pembangunan daerah tertinggal/terluar, sertapengembangan industri kecil dan industri kreatif.Selain itu, kebijakan belanja K/L juga ditujukan untuk mendukung pelaksanaan direktifPresiden, yang terdiri atas: (1) Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan EkonomiIndonesia (MP3EI); (2) Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan KemiskinanIndonesia (MP3KI); (3) Percepatan domestic connectivity; (4) Penguatan empat klasterpembangunan; (5) Pencapaian ketahanan energi; dan (6) Penguatan ketahanan pangan,termasuk upaya mencapai surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014.Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis, arah kebijakan, dan prioritas pembangunannasional tersebut di atas, maka alokasi anggaran K/L direncanakan sebesar Rp547,4 triliun.Alokasi tersebut akan digunakan untuk mendukung pendanaan berbagai programpembangunan yang dilaksanakan oleh K/L sesuai tugas dan fungsinya dalam kerangkaprioritas pembangunan yang ditetapkan dalam RKP tahun 2013.Salah satu permasalahan efektivitas belanja K/L adalah tidak optimalnya penyerapan.Terhadap permasalahan rendahnya penyerapan anggaran belanja K/L, solusi yang dilakukanpemerintah adalah: (1) penyempurnaan mekanisme pengadaan barang dan jasa denganmerevisi Keppres Nomor 80 Tahun 2003 menjadi Perpres Nomor 54 Tahun 2010;(2) penyempurnaan mekanisme pelaksanaan anggaran dengan merevisi Keppres Nomor42 Tahun 2002 menjadi Perpres Nomor 53 Tahun 2010; (3) penyederhanaan prosedur revisianggaran dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2012tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012; (4) percepatan penagihankegiatan proyek oleh pihak kontraktor dengan menerbitkan PMK Nomor 170 Tahun 2010tentang Penyelesaian Tagihan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara padaSatuan Kerja; (5) penyederhanaan format DIPA untuk meningkatkan fleksibilitas bagi K/Ldalam pelaksanaan anggaran; dan (6) integrasi database RKA-KL dan DIPA sehinggamempercepat penerbitan DIPA.Selanjutnya, dalam rangka penerapan reformasi perencanaan dan penganggaran,Pemerintah telah melaksanakan reformasi perencanaan dan penganggaran secara bertahapyang dilaksanakan dalam tiga tahapan yaitu: (1) tahapan pengenalan (2005-2009);Nota Keuangan dan RAPBN 20134-85