Nota Keuangan dan RAPBN 2013 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Defisit, Pembiayaan Anggaran, dan Risiko FiskalBab 6Tujuan dari pengalokasian dana bergulir geothermal adalah: (1) mengurangi fluktuasi subsidilistrik; (2) meningkatkan posisi Pemerintah menjadi lebih baik dalam menawarkan WKPpanas bumi ke investor; dan (3) meningkatkan minat investor untuk pengembangan panasbumi di Indonesia, terutama di luar Jawa.6.3.1.2.3 Dana Pengembangan Pendidikan NasionalDalam RAPBN 2013, alokasi anggaran untuk dana pengembangan pendidikan nasionaldirencanakan sebesar Rp5,0 triliun. Dana pengembangan pendidikan nasional (DPPN)merupakan bagian dari 20 persen anggaran pendidikan yang dialokasikan untukpembentukan dana abadi pendidikan (endowment fund), yang bertujuan untuk menjaminkeberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya, sebagai bentukpertanggungjawaban antargenerasi, dan dana cadangan pendidikan untuk mengantisipasikeperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam dan dilakukanoleh Badan Layanan Umum (BLU) pengelola dana di bidang pendidikan. Pengelolaan danapendidikan mulai akhir tahun 2011 telah dilaksanakan oleh Lembaga Pengelola DanaPendidikan (LPDP), yang merupakan satuan kerja (satker) di lingkungan KementerianKeuangan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU. LPDP berdasarkan PeraturanMenteri Keuangan Nomor 252/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPDPdiberikan mandat untuk mengelola dan menyalurkan Dana Pengembangan PendidikanNasional.Sebagai perwakilan ultimate shareholders yang merumuskan kebijakan-kebijakan yangmenjadi landasan pijakan LPDP, maka LPDP memiliki Dewan Penyantun yang terdiri atasMenteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Agama, sebagaiperpanjangan tangan shareholders dibentuk Dewan Pengawas (Dewas) untuk memastikanbahwa LPDP menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku. Dewas LPDPterdiri atas Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Sekretaris Jenderal KementerianPendidikan dan Kebudayaan, dan unsur independen.Dana Pengembangan Pendidikan Nasional yang akan diberikan kepada masyarakat, baikuntuk membiayai keberlangsungan program pendidikan, ataupun pembangunan rehabilitasifasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam adalah hanya pendapatan atas hasilpengelolaan DPPN. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Pengelolaan, danPertanggungjawaban Endowment Fund dan Dana Cadangan Pendidikan. Proporsipendapatan DPPN yang akan digunakan untuk membiayai keberlangsungan programpendidikan dan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak, akan ditetapkan oleh DewanPenyantun. Sedangkan DPPN yang tiap tahun diperoleh dari APBN akan menjadi dana pokokyang bersifat sebagai dana abadi. Dengan demikian, jumlah DPPN tidak akan berkurang,dan diharapkan semakin membesar seiring penambahan alokasi dana dari APBN.6.3.1.2.4 Kewajiban PenjaminanDalam RAPBN 2013, anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah dialokasikan sebesarRp706,0 miliar yang akan digunakan untuk melaksanakan beberapa kegiatan yang disajikandalam Tabel 6.17.Dalam proyek 10.000 MW Tahap I, Pemerintah memberikan jaminan penuh ataspembayaran kewajiban PT PLN (Persero) kepada kreditur perbankan yang menyediakanNota Keuangan dan RAPBN 20136-35