Nota Keuangan dan RAPBN 2013 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Bab 3Pendapatan NegaraSementara itu, dalam menetapkan tarif bea keluar atas kelapa sawit, CPO dan produkturunannya, Pemerintah membagi jenis barang yang dikenakan bea keluar dalam 5 (lima)kelompok, sesuai dengan jenjang hilirisasi produk kelapa sawit, CPO dan turunannya, yaitu:(a) pengenaan bea keluar untuk kelompok produk primer pertanian kelapa sawit dengantarif tertinggi sebesar 40 persen; (b) pengenaan bea keluar untuk kelompok minyak sawitmentah dengan tarif tertinggi sebesar 22,5 persen;(c) pengenaan bea keluar untuk kelompokproduk proses minyak sawit (harus diolah lebih lanjut) dengan tarif tertinggi sebesar 15persen; (d) pengenaan bea keluar untuk kelompok produk bahan baku industri hilir kelapasawit dengan tarif tertinggi sebesar 13 persen; dan (e) pengenaan bea keluar untuk kelompokproduk siap konsumsi berbasis minyak kelapa sawit (minyak goreng dan biodesel) dengantarif tertinggi sebesar 7,5 persen. Tarif bea keluar kelapa sawit, CPO dan produk turunannyadapat dilihat pada Tabel 3.9.TABEL 3.9TARIF BEA KELUAR KELAPA SAWIT, CPO, DAN PRODUK TURUNANNYA(PMK NOMOR 75/PMK.011/2012)KELOMPOKJENIS BARANGBuah Sawit, Biji, dan KernelSawit≤750>750 -800>800 -850>850 -900 >900 -950TARIF BEA KELUAR (%)>950 -1000>1000 -1050>1050 -1100>1100-1150>1150 -1200>1200 -125040 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40>1250IBungkil (oil cake ) dan residupadat lainnya dari Buah Sawit,Biji, dan Kernel Sawit20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20IICrude Palm Oil (CPO) 0 7,5 9 10,5 12 13,5 15 16,5 18 19,5 21 22,5Kelompok 2 Lainnya 0 7,5 9 10,5 12 13,5 15 16,5 18 19,5 21 22,5III Kelompok 3 0 3 4 5 6 7 8 9 10,5 12 13,5 15IVVSumber: Kementerian KeuanganRBD Palm Olein 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,5 13Hydrogenated RBD PalmOlein , tidak termasuk yangdikemas dengan berat bruto ≤25 kg dengan Iodine Value ≤49 Wijs0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,5 13Kelompok 4 Lainnya 0 0 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10RBD Palm Olein dalamkemasan bermerek ≤ 20kgBiodisel dari minyak sawit(fatty Acid Methyl Esters )0 0 0 0 0 2 2 2 3 4 5 60 0 0 0 0 2 2 2 2 5 5 7,5Kebijakan hilirisasi industri kelapa sawit ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah dandaya saing industri hilir kelapa sawit di dalam negeri. Kebijakan tersebut juga dimaksudkansebagai upaya kompensasi perlakuan pasar global yang mengenakan bea masuk CPO dancrude palm kernel oil (CPKO) di level yang rendah. Sementara itu, bea masuk produk hilirCPO dan produk turunannya dikenakan pada level yang tinggi, yang mengakibatkan utilisasikapasitas industri hilir CPO dan produk turunannya di dalam negeri atau nasional, hanyamampu beroperasi sekitar 50 persen per tahun dari kapasitas produksi terpasang.Dalam rangka pengendalian ekspor bijih mineral dan peningkatan nilai tambah industripengolahan dalam negeri, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pengenaan bea keluaratas bijih mineral seperti dilihat pada Boks 3.2. Hal tersebut sesuai dengan amanat UUNomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengaturkewajiban atas pengolahan bentuk raw material atau bijih mineral di dalam negeri palinglambat tahun 2014.3-14Nota Keuangan dan RAPBN 2013