Nota Keuangan dan RAPBN 2013 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Bab 6Defisit, Pembiayaan Anggaran, dan Risiko FiskalPenjaminan1. PT. PLN (Persero) Percepatan PembangunanPembangkit Tenaga Listrikyang Menggunakan BatuBara untuk Proyek 10.000MW Tahap I2. PDAM Proyek PercepatanPenyediaan Air Minum3. KPS dalam PembangunanInfrastrukturKegiatan Dasar Pengaturan APBNP 2012 RAPBN 2013Perpres No.86 tahun 2006 623,3 611,2Perpres No.29 tahun 2009 10,0 35,0PLTU Jawa Tengah Perpres No.78 tahun 2010 0,0 59,8Total 633,3 706,0Sumber: Kementerian KeuanganTABEL 6.17KEWAJIBAN PENJAMINAN PEMERINTAH, 2012-2013(miliar rupiah)pendanaan/kredit. Atas jaminan Pemerintah tersebut, apabila PT PLN (Persero) mengalamigagal bayar, Pemerintah sebagai penjamin akan membayar kewajiban PT PLN (Persero)kepada kreditur. Selanjutnya, realisasi pembayaran oleh Pemerintah akan diperhitungkansebagai piutang Pemerintah kepada PT PLN (Persero).Dalam program percepatan penyediaan air minum, Pemerintah Pusat memberikan jaminansebesar 70 persen atas pembayaran kembali kredit investasi PDAM kepada kreditur perbankan.Dari 70 persen jaminan tersebut akan dilakukan pembagian pembebanan, dimana PemerintahPusat menanggung sebesar 40 persen yang akan menjadi pinjaman PDAM, dan PemerintahDaerah menanggung sebesar 30 persen dari seluruh kewajiban PDAM yang gagal bayar.Pemberian jaminan tersebut dimaksudkan untuk mendorong perbankan nasional dalammemberikan kredit investasi kepada PDAM.Anggaran kewajiban penjaminan untuk proyek infrastruktur dengan skema KPS tersebutdialokasikan dalam rangka meningkatkan kelayakan kredit (credit worthiness) proyekinfrastruktur sebagai upaya mendorong partisipasi sektor swasta dalam pembangunaninfrastruktur di Indonesia. Dalam proyek infrastruktur dengan skema KPS untuk PLTU JawaTengah, penjaminan diberikan melalui penjaminan bersama (co-guarantee) Pemerintahdengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII). Penjaminan dilakukan denganpembagian besaran tanggungan klaim (amount sharing), dengan mekanisme first loss basis,dimana PT PII menanggung terlebih dahulu pembayaran klaim sampai dengan Rp300,0miliar, dan selebihnya ditanggung oleh Pemerintah. Jaminan dimaksud diberikan atas risiko/kemungkinan PT PLN (Persero) tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran kepadapengembang listrik swasta. Realisasi pembayaran jaminan oleh Pemerintah akandiperhitungkan sebagai hak regres Pemerintah kepada PT PLN (Persero).Boks 6.1Penjaminan Pemerintah untuk Program Percepatan PembangunanPembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara,dan GasDalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga listrik dan upaya diversifikasi energi untukpembangkit tenaga listrik dengan bahan bakar nonBBM, Pemerintah perlu melakukanpercepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan,batubara, dan gas. Upaya percepatan tersebut dilakukan dengan memberikan penugasankepada PT PLN (Persero) melalui dua skema :6-36 Nota Keuangan dan RAPBN 2013