Nota Keuangan dan RAPBN 2013 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Kebijakan Desentralisasi FiskalBab 5Guna mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, dalam RAPBN 2013 anggaran Transferke Daerah direncanakan sebesar Rp518,9 triliun (5,6 persen dari PDB), yang 83,9 persenberupa Dana Perimbangan serta 16,1 persen berupa Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian.Pagu alokasi anggaran Transfer ke Daerah tersebut meningkat 8,4 persen jika dibandingkandengan pagu anggaran Transfer ke Daerah dalam APBNP 2012 sebesar Rp478,8 triliun.5.4.1.1 Dana PerimbanganDalam RAPBN tahun 2013, alokasi Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp435,3 triliun(4,7 persen dari PDB), yang 22,9 persen berupa DBH, 70,4 persen DAU, dan 6,7 persen DAK.Pagu alokasi Dana Perimbangan tersebut meningkat 6,6 persen bila dibandingkan denganpagu Dana Perimbangan dalam APBNP 2012 sebesar Rp408,4 triliun.5.4.1.1.1 Dana Bagi HasilDana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikankepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalamrangka pelaksanaan desentralisasi. Kebijakan pelaksanaan alokasi DBH tahun 2013 mengacukepada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-UndangNomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahanatas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papuamenjadi undang-undang, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang PerubahanUndang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, serta Peraturan Pemerintah Nomor55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.Dalam tahun 2013, kebijakan DBH diarahkan untuk: (1) menyempurnakan prosespenghitungan dan penetapan alokasi DBH secara lebih transparan dan akuntabel;(2) menyempurnakan sistem penganggaran dan pelaksanaan atas PNBP yang dibagihasilkanke daerah; (3) meningkatkan akurasi data melalui koordinasi dengan institusi pengelolaPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Penerimaan Perpajakan; (4) menjagakesinambungan sistem penyaluran tepat waktu dan tepat jumlah melalui mekanismerekonsiliasi data antara Pemerintah Pusat dan daerah penghasil; dan (5) menyelesaikankurang bayar DBH.Dalam RAPBN 2013, alokasi DBH direncanakan mencapai Rp99,4 triliun (1,1 persen dariPDB), yang 50,2 persen berupa DBH Pajak dan 49,8 persen DBH SDA. Pagu alokasi DBHtersebut turun 8,3 persen dibandingkan dengan pagu dalam APBNP 2012 sebesarRp108,4 triliun. Penurunan pagu alokasi DBH tahun 2013 tersebut antara lain terkaitmenurunnya rencana penerimaan PBB sehubungan dengan adanya pengalihan PBB-P2menjadi pajak daerah dan menurunnya rencana penerimaan negara bukan pajak dari sektorMigas.5.4.1.1.1.1 DBH PajakDBH Pajak terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 Wajib PajakOrang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan CukaiHasil Tembakau (CHT). Alokasi DBH PBB memperhatikan implikasi dari pelaksanaan UUNomor 28 tahun 2009 terkait dengan pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah yangdilaksanakan sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah. Pada tahun 2013 diperkirakanNota Keuangan dan RAPBN 20125-31