13.07.2015 Views

Nota Keuangan dan RAPBN 2013 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Nota Keuangan dan RAPBN 2013 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Nota Keuangan dan RAPBN 2013 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Bab 4<strong>Anggaran</strong> Belanja Pemerintah PusatProvinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) <strong>dan</strong> Kepulauan Nias Provinsi Sumatra Utarapasca berakhirnya mandat Ba<strong>dan</strong> Rekonstruksi <strong>dan</strong> Rehabilitasi (BRR) NAD-Nias.Sementara itu, realisasi anggaran belanja lain-lain dalam tahun 2010 sebagian besar beruparealisasi belanja karena selisih kurs serta realisasi anggaran untuk satuan kerja yang belummemiliki Bagian <strong>Anggaran</strong> (BA) sendiri. Selanjutnya, untuk tahun 2011, realisasi anggaranbelanja lain-lain sebagian besar merupakan realisasi anggaran belanja operasional untuksatuan kerja yang belum memilikikode BA sendiri, ca<strong>dan</strong>gan berasPemerintah (CBP) <strong>dan</strong> ca<strong>dan</strong>ganbenih nasional (CBN), sertapengeluaran untuk keperluanmendesak. Pada tahun 2012,realisasi anggaran untuk CBP <strong>dan</strong>CBN, ca<strong>dan</strong>gan stabilisasi hargapangan, risiko kenaikan hargatanah (land capping), jasaperbendaharaan, sertapengeluaran untuk keperluanmendesak diperkirakan akanmenjadi penyumbang terbesarrealisasi belanja lain-lain. Ilustrasiperkembangan belanja lain-laindalam periode 2007-2012disajikan dalam Grafik 4.36.GRAFIK 4.36PERKEMBANGAN BELANJA LAIN-LAIN, 2007-2012triliun Rp100,090,080,070,060,050,040,030,020,010,0-2007 2008 2009 2010 2011 2012APBN 18,8 25,0 65,3 30,7 15,3 28,5APBNP 17,0 32,1 53,3 32,9 15,6 68,5Realisasi 15,6 30,3 38,9 21,7 5,5 -% Realisasi 91,9 94,5 73,0 65,8 35,0Sumber : Kementerian <strong>Keuangan</strong>4.3 Pokok-Pokok Rencana Kerja Pemerintah Tahun <strong>2013</strong>Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 12 Un<strong>dan</strong>g-un<strong>dan</strong>g Nomor 17 Tahun 2003 tentang<strong>Keuangan</strong> Negara, penyusunan <strong>Anggaran</strong> Pendapatan <strong>dan</strong> Belanja Negara (APBN), selaindisesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan <strong>dan</strong> kemampuan dalammenghimpun pendapatan negara, juga harus berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah(RKP). Dengan demikian, program-program pembangunan beserta sasaran-sasaran yangditetapkan dalam RKP tahun tertentu, sepanjang terkait dengan intervensi anggaran akandijabarkan <strong>dan</strong> memperoleh prioritas pen<strong>dan</strong>aan di dalam APBN tahun bersangkutan.Mengingat masalah <strong>dan</strong> tantangan yang dihadapi Pemerintah setiap tahun memilikikarakteristik tersendiri, maka RKP disusun dengan tema pembangunan nasional yangdisesuaikan dengan tantangan yang dihadapi dalam tahun bersangkutan, serta rencanatindak yang akan diambil dalam tahun berikutnya. Tema pembangunan tersebut, selanjutnyadijabarkan ke dalam prioritas-prioritas pembangunan, yang dirinci lebih lanjut ke dalamfokus prioritas, <strong>dan</strong> kegiatan prioritas pembangunan untuk mencapai sasaran-sasaranpembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RKP. Selanjutnya, dalam rangka mendukungpencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam RKP tersebut, maka setiapsatuan kerja akan menyusun rencana kerja <strong>dan</strong> anggaran kementerian negara/lembaga(RKA-KL) sesuai dengan tugas <strong>dan</strong> fungsi masing-masing K/L dalam menunjangpelaksanaan tugas pemerintahan.Secara umum, Indonesia terus mencapai kemajuan di berbagai bi<strong>dan</strong>g, walaupun situasiglobal masih diliputi ketidakpastian. Pembangunan secara inklusif <strong>dan</strong> berkelanjutan terus4-60 <strong>Nota</strong> <strong>Keuangan</strong> <strong>dan</strong> <strong>RAPBN</strong> <strong>2013</strong>(%)100,090,080,070,060,050,040,030,020,010,00,0

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!