Nota Keuangan dan RAPBN 2013 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Defisit, Pembiayaan Anggaran, dan Risiko FiskalBab 6tersebut dilaksanakan melalui fasilitasi pelaksanaan proyek KPS terkait pemberiandukungan dan jaminan Pemerintah melalui instrumen sebagai berikut:a. Penyediaan dana talangan untuk dukungan Pemerintah dalam proyek KPS melaluiPusat Investasi Pemerintah (PIP);b. Penjaminan risiko infrastruktur melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur [PTPenjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)].c. Penyiapan proyek KPS dalam tahap penyiapan dan pelaksanaan melalui lembagapembiayaan infrastruktur [PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)] dengan skemaProject Development Services (PDS).Penyiapan proyek melalui skema PDS merupakan bantuan yang diberikan Pemerintahterhadap PJPK dalam rangka mempersiapkan proyek KPS, agar menarik dan siapditawarkan kepada investor. Saat ini terdapat dua proyek yang mendapat bantuan denganskema ini, yakni Proyek Kereta Api Bandara Soekarno Hatta-Manggarai dan ProyekPembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan di Jawa Timur.Selain fasilitas tersebut, Pemerintah melalui Menteri Keuangan juga sedang mempersiapkanmekanisme pemberian dukungan Pemerintah dalam bentuk finansial melalui skemaViability Gap Fund (VGF). VGF merupakan dukungan langsung dalam bentuk tunai yangdiberikan oleh Pemerintah kepada proyek KPS dengan maksud untuk menjadikan tariflayanan yang dihasilkan proyek KPS menjadi terjangkau oleh masyarakat penggunanya.Disamping itu, VGF bertujuan untuk memberikan akses yang luas dalam penyediaaninfrastruktur melalui skema KPS dengan memberikan subsidi terhadap biaya investasi(capital cost), khususnya bagi proyek KPS yang secara ekonomi layak namun secarafinansial tidak layak.Salah satu model proyek KPS yang saat ini telah mengalami kemajuan yang signifikanadalah pembangunan pembangkit listrik dengan kapasitas 2 x 1000 MW yang berlokasi diJawa Tengah (IPP Jawa Tengah), atau lebih dikenal dengan proyek Central Java PowerPlant (CJPP). Proyek CJPP sudah mendapatkan pemenang lelang dan telah dilakukanpenandatanganan perjanjian kerjasama. Proyek ini dijadwalkan akan memulai konstruksipada akhir tahun 2012 dan akan mulai beroperasi pada tahun 2017. Dengan berhasilnyapelaksanaan proyek KPS CJPP ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan listrik dalamwaktu dekat dan mendorong pelaksanaan proyek-proyek KPS lain di Indonesia.6.4.3.2 Jaminan Sosial6.4.3.2.1 Program Jaminan Sosial NasionalSesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem JaminanSosial Nasional (SJSN), telah disahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentangBadan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Untuk menjalankan amanat UU BPJS tersebut,saat ini Pemerintah tengah menyusun program jaminan kesehatan dan program jaminanketenagakerjaan, beserta persiapan pendirian BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.Risiko fiskal yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan program jaminan sosial tersebutbersumber pada aspek operasional dan aspek ekonomi yang mempengaruhi tingkat kesehatankeuangan BPJS, serta beban kontinjen Pemerintah sebagai konsekuensi transformasi programjaminan sosial.Nota Keuangan dan RAPBN 20136-71