Nota Keuangan dan RAPBN 2013 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

4-128 Nota Keuangan dan RAPBN 2013NoUrutTargetProgram *) Indikator Kinerja *) Outcome201310 013 Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Rp7.273,9 miliar), a.l.:1 Program Pengawasan dan PeningkatanAkuntabilitas Aparatur Kementerian‐ Persentase (%) unit kerja wilayah I yang berhasil mencapaistandar pelayanan dan target kinerja yang ditetapkanHukum dan HAM‐ Persentase (%) unit kerja wilayah I yang menyelenggarakanakuntabilitas keuangan sesuai standar untuk mendapatkan opini BPKyang WTP2 Program Pendidikan dan Pelatihan ‐ Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknisAparatur Kementerian Hukum dan HAM pemasyarakatan‐ Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian tekniskeimigrasian3 Program Pembentukan Hukum ‐ Persentase (%) Pemerintahan Daerah Provinsi,Kab/Kota yangdipetakan dan dipublikasikan Peraturan Daerahnya dalam SistemInformasi Peraturan Daerah yang akurat dan up to date sesuaidengan rencana dan permohonan fasilitasi4 Program Pembinaan dan PenyelenggaraanPemasyarakatan5 Program Peningkatan Pelayanan danPengawasan Keimigrasian‐ Persentase (%) Penyelesaian Permohonan mengharmonisasianRancangan Peraturan Perundang–Undangan Ditingkat Pusat BidangPolitik, Hukum dan Keamanan yang diharmonisasikan‐ Persentase (%) anak didik pemasyarakatan dan klienpemasyarakatan yang teregistrasi dan terklasifikasi secaratepat waktu dan akuntabel‐ Persentase (%) tahanan, narapidana dan anak didikpemasyarakatan yang memperoleh perawatan secara tepat danakuntabel sesuai standar kesehatan‐ Persentase (%) pengendalian pemberian persetujuan visakunjungan, visa kunjungan saat kedatangan, visa tinggalterbatas dan visa untuk negara tertentu yang memenuhistandar dengan data akurat‐ Persentase (%) pengendalian pemberian paspor biasa yangmemenuhi standar dengan data akurat50 Peningkatan kualitas pengawasan terhadap pelaksanaan tugas danfungsi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM8595 Peningkatan kinerja aparatur Kementerian Hukum dan HAM9580 ‐ Terwujudnya peningkatan kualitas Peraturan Perundang‐Undangandan penanganan pengujian Peraturan Perundang‐Undangan8077% ‐40%80% ‐ meningkatnya kepuasan masyarakat melalui pelayanan danpengawasan keimigrasian serta adanya kepastian hukum80%Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelaksanaan sistempemasyarakatanBab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat