Nota Keuangan dan RAPBN 2013 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Defisit, Pembiayaan Anggaran, dan Risiko FiskalBab 6Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Pemberian jaminan ini membawa konsekuensi fiskalbagi Pemerintah, dalam bentuk peningkatan kewajiban kontinjensi Pemerintah yangkemudian dapat menjadi tambahan beban bagi APBN.Untuk meningkatkan daya saing ekonomi, Indonesia perlu meningkatkan pembangunaninfrastruktur. Dengan fakta bahwa kemampuan keuangan negara dalam penyediaaninfrastruktur relatif terbatas, maka peran swasta dalam penyediaan infrastruktur di masadepan menjadi semakin penting. Sehubungan dengan hal ini, Pemerintah dapat memberikanpenjaminan atas partisipasi pendanaan pihak swasta yang digunakan untuk membanguninfrastruktur. Yang dijamin dalam hal ini adalah kemungkinan kerugian/return yangmenurun karena terjadinya risiko yang bersumber dari Pemerintah (sovereign risks).Di samping kebijakan penjaminan bagi proyek infrastruktur, Pemerintah juga memberikandukungan untuk membantu pengadaan tanah yang sering menjadi kendala dalampembangunan infrastruktur. Untuk proyek jalan tol, kebijakan dukungan Pemerintah untukmembantu pengadaan tanah tersebut diwujudkan dalam bentuk Land Capping, Land RevolvingFund (LRF), dan Land Acquisition. Land Capping merupakan dana dukunganPemerintah atas risiko kenaikan harga tanah dalam pembangunan jalan tol. LRF merupakandana bergulir untuk pembebasan tanah bagi pembangunan jalan tol. Pemerintah akanmembiayai pembebasan tanah terlebih dahulu dan selanjutnya akan dikembalikan oleh BadanUsaha yang ditetapkan sebagai pemegang hak konsesi. Land Acquisition adalah dana yangdisediakan oleh Pemerintah untuk pembebasan tanah dalam rangka memberikan dukunganuntuk meningkatkan kelayakan dari proyek penyediaan infrastruktur yang dilaksanakandengan skema KPS.Selain itu, dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, Pemerintahjuga dapat menyediakan dukungan dalam bentuk tunai (Viability Gap Fund/VGF) bagiproyek-proyek infrastruktur yang dikerjasamakan dengan pihak badan usaha. Dukunganini diperuntukkan bagi proyek-proyek infrastruktur yang layak secara ekonomi namunmarginal secara finansial. Sumber dana dukungan ini berasal dari APBN dan akan diberikankepada badan usaha pemenang lelang proyek.Dalam rangka pengembangan green energy, Pemerintah telah menetapkan dukungan kepadabadan usaha terkait untuk pengembangan proyek-proyek pembangkit listrik panas bumi(geothermal), salah satu diantaranya adalah dengan membentuk Fasilitas DanaGeothermal (FDG). FDG adalah dukungan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untukmengurangi risiko usaha panas bumi dalam rangka mendukung usaha pemanfaatan panasbumi bagi pengembangan pembangkit listrik. Dengan FDG tersebut, diharapkanpengembangan pembangkit panas bumi di masa depan dapat lebih menjaga kesinambungankeuangan negara dari pengaruh negatif gejolak harga minyak dan batubara.6.4.3.1.1 Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit TenagaListrik 10.000 MW Tahap IBerdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 86Tahun 2006 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2007,Pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk jaminan penuh terhadap pembayarankewajiban PT PLN (Persero) kepada kreditur perbankan yang menyediakan pendanaan/kredit untuk proyek-proyek pembangunan pembangkit tenaga listrik (10.000 MW Tahap I).Nota Keuangan dan RAPBN 20136-65