Nota Keuangan dan RAPBN 2013 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Bab 5Kebijakan Desentralisasi FiskalPeningkatan DAU tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya PDN neto dan meningkatnyarasio alokasi DAU terhadap PDN neto menjadi 26 persen pada periode tahun 2007 – 2012.Sejalan dengan meningkatnya pagu alokasi DAU nasional, pembagian DAU per daerahsebagian besar juga menunjukkan peningkatan, meskipun angka peningkatannya relatifberbeda antardaerah. Pada tahun 2011 dan 2012 yang mendapatkan alokasi DAU terbesarsecara berurut adalah daerah-daerah se-Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, ProvinsiJawa Barat, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Papua. Sementara yang mendapat alokasiDAU terkecil secara berurut adalah daerah-daerah se-Provinsi DKI Jakarta, ProvinsiKepulauan Riau, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Bangka Belitung.Perkembangan Dana Alokasi Umum se-Provinsi di Indonesia tahun 2011-2012 dapat dilihatpada Grafik 5.2.30.000GRAFIK 5.2PETA DANA ALOKASI UMUM SE-PROVINSI DI INDONESIA, 2011-2012 *)25.00020.000Miliar Rupiah15.0002011 201210.0005.0000*) Jumlah DAU yang dialokasikan untuk Provinsidan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi BersangkutanSumber : Kementerian KeuanganSelain DAU, dana transfer lainnya yang bersifat block grant yang juga terus meningkatalokasinya adalah DBH. Secara nominal, DBH meningkat dari Rp62,9 triliun (1,6 persendari PDB) tahun 2007 menjadi Rp108,4 triliun (1,3 persen dari PDB) tahun 2012, atau rataratanaik 11,9 persen per tahun. Peningkatan tersebut terkait dengan meningkatnya realisasipenerimaan negara yang dibagihasilkan, baik dari sektor perpajakan maupun dari sumberdaya alam. Dalam tahun anggaran 2012, realisasi penyaluran DBH sampai dengan akhirsemester I mencapai Rp35,6 triliun atau 32,8 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBNyaitu sebesar Rp108,4 triliun. Realisasi DBH tersebut terdiri atas DBH Pajak Rp18,4 triliun(35,6 persen dari pagu alokasi) dan DBH SDA sebesar Rp17,2 triliun (30,3 persen dari pagualokasi).5-8 Nota Keuangan dan RAPBN 2012