Nota Keuangan dan RAPBN 2013 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Pendapatan Negara Bab 3kepabeanan (pre entry classification, customs advice, valuation ruling, dan pre-notification);(c) pemberian fasilitas terhadap industri substitusi impor dan industri orientasi ekspor;(d) pembentukan kantor pelayanan utama dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Beadan Cukai (KPPBC) Madya; (e) peningkatan pengawasan terhadap lalu lintas barang impordan ekspor; (f) pemberian dukungan kerjasama perdagangan internasional, baik bilateraldan regional, maupun multilateral; (g) penerapan national single windows (NSW) dan portalIndonesia national single windows (INSW); (h) peningkatan pelayanan kepabeanan melaluijalur mitra utama (MITA) dan jalur prioritas; (i) penegakan hukum di bidang kepabeananmelalui risk management, risk assesment, profiling, dan targeting; dan (j) peningkatan tingkatkepatuhan pengguna jasa kepabeanan dalam memenuhi kewajibannya.Kebijakan penerimaan perpajakan dilakukan secara berkelanjutan untuk mendukungpencapaian target. Dalam tahun 2012, kebijakan pajak nonmigas meliputi antara lain:(a) pembenahan sistem dan regulasi PPN, antara lain melalui penyampaian SPT secaraelektronik (e-SPT) dan inventarisasi ulang terhadap WP badan yang melaksanakanpemungutan PPN; (b) penyempurnaan beberapa kebijakan terkait dengan PPh yang kedepannya akan disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan usaha; (c) pemanfaatan datayang maksimal untuk optimalisasi penggalian potensi pajak melalui pengoperasian kantorpengolahan data eksternal (KPDE); (d) perbaikan administrasi piutang pajak dalam rangkaperbaikan pengelolaan utang pajak; (e) peningkatan kepatuhan WP terutama WP bendaharaAPBD; (f) perluasan tax base melalui penyempurnaan strategi pelaksanaan sensus pajaknasional (SPN) yang telah dimulai pada September 2011; (g) peningkatan efektivitas fungsipemeriksaan dan penyidikan dalam upaya peningkatan kepatuhan WP; (h) realokasi WP diKPP tertentu; (i) penunjukkan lembaga survei independen sebagai tenaga ahli DJP; dan(j) operasionalisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pertambangan dan migas (per April 2012).Di bidang kepabeanan dan cukai, kebijakan yang dilaksanakan pada tahun 2012 antaralain: (a) peningkatan akurasi pemeriksaan fisik, klasifikasi, dan nilai pabean; (b) optimalisasipemanfataan sarana operasi/patroli darat dan laut, khususnya di daerah perbatasan;(c) peningkatan fungsi pengawasan melalui pengembangan risk management;(d) implementasi kenaikan tarif cukai; (e) mengusulkan barang kena cukai baru;(f) peningkatan patroli atau pengawasan terhadap barang kena cukai; (g) transformasiorganisasi dengan pembentukan 76 kantor modern baru di tahun 2012; (h) penguatanpelayanan kepabeanan 24 jam sehari 7 hari seminggu di beberapa pelabuhan;(i) pengembangan otomasi pelayanan kepabeanan dan cukai di KPPBC; dan (j) ekstensifikasibea keluar berupa pengenaan bea keluar atas ekspor barang tambang mineral dalam bentukmentah (bijih).Selain menerapkan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan perpajakan,Pemerintah juga memberikan fasilitas perpajakan untuk mengembangkan sektor-sektortertentu. Pada tahun 2012, Pemerintah memberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk pajakditanggung Pemerintah (DTP), dengan alokasi sebesar Rp4,2 triliun, terdiri atas PPh DTPatas penambangan panas bumi sebesar Rp0,8 triliun, PPh DTP atas surat berharga negara(SBN) sebesar Rp2,8 triliun, dan bea masuk DTP untuk sektor-sektor tertentu sebesar Rp0,6triliun. Selain fasilitas dalam bentuk pajak dan BM DTP, Pemerintah juga memberikan fasilitastidak dipungut PPN dan PPnBM terhadap barang kena pajak yang mendapatkan pembebasanbea masuk, salah satunya adalah atas impor barang yang dipergunakan untuk kegiatanusaha eksplorasi hulu minyak dan gas bumi, serta panas bumi. Kebijakan tersebut merupakanNota Keuangan dan RAPBN 2013 3-5