Nota Keuangan dan RAPBN 2013 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

4-156 Nota Keuangan dan RAPBN 2013NoUrutTarget201375 107. Badan SAR Nasional (Rp1.316,4 miliar), a.l.:1 Program Dukungan Manajemen dan ‐ Jumlah kegiatan pengembangan sistem informasi serta penyediaan 2 paket ‐Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan data dan informasi SARSAR Nasional (Basarnas)‐ Jumlah kegiatan pengawasan dan pembinaan internal Basarnas 2 paketProgram *) Indikator Kinerja *) Outcome2 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur Badan SAR Nasional3 Program Pengelolaan Pencarian,Pertolongan, dan Penyelamatan‐ Jumlah kegiatan pengelolaan perlengkapan 30 paket ‐ Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur dilingkungan Badan SAR Nasional‐ Pelatihan pendidikan dan pemasyarakatan SAR 30 paket ‐ Terwujudnya pengelolaan pencarian, pertolongan, dan penyelamatanyang optimal bagi masyarakat‐ Pengelolaan Komunikasi SAR 30 paket76 108. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Rp119,8 miliar), a.l.:1 Program Pengawasan Persaingan Usaha ‐ Jumlah kegiatan sosialisasi dan edukasi persaingan usaha 23 ‐‐ Jumlah kegiatan kerjasama antara KPPU dengan lembaga luar negeri 1677 109 Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (Rp399,6 miliar), a.l.:1 Program Dukungan Manajemen dan ‐ Sistem informasi dan perangkat pendukungnya 2Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BadanPengembangan Wilayah Suramadu(BPWS)2 Program Percepatan PengembanganWilayah Suramadu‐ Jumlah laporan pelaksanaan dukungan fasilitasi kegiatan BPWS diJakarta2‐ Dokumen studi dan pemantapan sistem perizinan satu atap 3 ‐ Tersusunnya rencana pengembangan wilayah Suramadu yang baikdan dapat dilaksanakan serta tersusunnya sistem perizinan satu atap‐ Luas lahan yang dibebaskan (Ha) 24 ‐ Tercapainya pengendalian pengembangan kawasan yang efisien danefektif78 110 Ombudsman Republik Indonesia (Rp67,7 miliar), a.l.:1 Program Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas Teknis Lainnya‐ Persentase dokumen perencanaan dan laporan yang tepat waktu 100% ‐ Peningkatan kualitas manajemen unit kerja yang terintegrasi, akurat,tepat waktu berbasis kinerjaOmbudsman Republik Indonesia‐ Persentase mediasi yang dapat menghasilkan kesepakatan yangditerima para pihak79 111 Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Rp274,1 miliar), a.l.:1 Program Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan‐ Terlaksananya koordinasi dan peningkatan kapasitas aparaturdaerah dalam rangka pengelolaan perbatasan antar negaraNasional Pengelola Perbatasan (BNPP) ‐ Tersusunnya dokumen Rencana Induk Berbasis Lokasi Prioritastahun 2013‐20142 Program Pengelolaan Batas Wilayah ‐ Tersedianya sarana dan prasarana prioritas dukungan hankam danNegara dan Kawasan Perbatasanpenegakkan hukum (gakum) batas wilayah laut dan udara60% ‐ Peningkatan kualitas pelayanan publik secara nasional dalampenerapan asas‐asas pemerintahan yang baik (good governance)16 Laporan111 Dokumen2 unit Speedboatsurvey; 10 unitalat komunikasidan pemantauan‐ Terbangunnya sarana prasarana Pos Lintas Batas Negara (PLBN) 5 PLBN‐ Terbangunnya tanda batas wilayah darat (tugu, BSP, gapura) dansarana prasarana batas wilayah darat‐ Terlaksananya fasilitasi pengelolaan potensi kawasan perbatasandarat100 unit tandabatas4 unit teknologitepat guna (TTG)Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknislainnya Badan SAR NasionalBerjalannya kegiatan pengawasan persaingan usaha secara efektifdan kredibel dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyatTerwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknislainnya dalam upaya percepatan pengembangan wilayah SuramaduTerlaksananya dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnyauntuk pelaksanaan tugas sekretariat BNPPTerkelolanya batas wilayah negara dan kawasan perbatasan secaraefektif yang mencakup kejelasan dan penegasan batas antarwilayahNegara, berkembangnya potensi dan terbangunnya infrastruktur dikawasan perbatasanBab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat