Nota Keuangan dan RAPBN 2013 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

- 4 -ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsilingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum,fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsiagama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial.12. Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis adalah belanjaPemerintah Pusat yang digunakan untuk membiayaibelanja pegawai, belanja barang, belanja modal,pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuansosial, dan belanja lain-lain.13. Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja negaradalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskalberupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dandana penyesuaian.14. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber daripendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untukmendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaandesentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, danaalokasi umum, dan dana alokasi khusus.15. Dana Bagi Hasil, yang selanjutnya disingkat DBH, adalahdana yang bersumber dari pendapatan APBN yangdialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentasetertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangkapelaksanaan desentralisasi.16. Dana Alokasi Umum, yang selanjutnya disingkat DAU,adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yangdialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataankemampuan keuangan antardaerah untuk mendanaikebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaandesentralisasi.17. Dana Alokasi Khusus, yang selanjutnya disingkat DAK,adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yangdialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untukmembantu mendanai kegiatan khusus yang merupakanurusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.18. Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikanuntuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatudaerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-UndangNomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papuamenjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 11Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.19. Dana . . .