Nota Keuangan dan RAPBN 2013 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Defisit, Pembiayaan Anggaran, dan Risiko FiskalBab 6Dalam RAPBN Tahun 2013, Pemerintah mengalokasikan anggaran kewajiban kontinjensiguna mengantisipasi risiko fiskal atas kewajiban PDAM dalam pembayaran kredit perbankantersebut sebesar Rp35,0 miliar.6.4.3.1.5 Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan UsahaMelalui Badan Usaha Penjaminan InfrastrukturPemerintah telah menerima proposal permintaan dukungan Pemerintah yang diajukanoleh PT PLN (Persero) untuk model Independent Power Producer (IPP) PLTU Jawa Tengahpada Semester I tahun 2009. Proyek ini merupakan salah satu proyek yang dinyatakanPemerintah dalam Indonesia Infrastructure Conference and Exhibition (IICE) 2006 sebagaimodel proyek yang akan dijalankan dengan skema KPS sesuai dengan Peraturan PresidenNomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalamPenyediaan Infrastruktur, dan peraturan perubahannya, yakni Peraturan Presiden Nomor13 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011. Proses lelang proyek IPPPLTU Jawa Tengah telah dilakukan dan ditetapkan pemenangnya oleh PT PLN (Persero).Pada tanggal 6 Oktober 2011 telah dilakukan penandatanganan dokumen pelaksanaan danpenjaminan proyek. Proyek tersebut mendapatkan penjaminan dengan skema penjaminanbersama antara Pemerintah dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII),berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastrukturdalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang dilakukan melalui badanusaha penjaminan infrastruktur. Proyek ini ditargetkan beroperasi komersial (CommercialOperation Date/COD) pada tahun 2016. Terkait kewajiban Penjaminan Pemerintah untukproyek KPS dengan badan usaha, maka pada RAPBN Tahun 2013 Pemerintahmengalokasikan anggaran sebesar Rp59,8 miliar.6.4.3.1.6 Dukungan Pemerintah untuk Proyek Model KPS KeretaApi Bandara Soekarno HattaPemerintah melalui Menteri Perhubungan sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama(PJPK) telah menetapkan bahwa proyek Kereta Api Bandara Soekarno Hatta sebagai proyekshow case dengan skema KPS sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005,peraturan perubahannya, yakni Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010, dan PeraturanPresiden Nomor 56 Tahun 2011. Proyek ini bertujuan untuk menyediakan fasilitas transportasikhusus bagi publik pengguna layanan ke atau dari Bandara Soekarno Hatta.Penyiapan proyek ini dilakukan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) melaluipenugasan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 126/KMK.01/2011 tanggal 2 Mei 2011 tentang Penugasan kepada Perusahaan Perseroan (Persero)PT Sarana Multi Infrastruktur untuk Fasilitasi Penyiapan Proyek Kerjasama Pemerintahdengan Badan Usaha Kereta Api Bandara Soekarno Hatta-Manggarai dan Proyek KerjasamaPemerintah dengan Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum Umbulan.6.4.3.1.7 Penyediaan Fasilitas Penjaminan Infrastruktur MelaluiPT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)Dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur di Indonesia, Pemerintahtelah mengupayakan pembangunan infrastruktur melalui skema KPS sebagai salah saturesources dalam penyediaan infrastruktur. Kebijakan penyediaan infrastruktur melalui skemaNota Keuangan dan RAPBN 20136-69