Nota Keuangan dan RAPBN 2013 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Kebijakan Desentralisasi FiskalBab 5Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004, penerimaan negaradari perpajakan dan sumber daya alam dibagihasilkan ke daerah berdasarkan prinsip daerahpenghasilnya (by origin) yang besarnya disesuaikan dengan realisasi penerimaan negara(by revenue). Pada tahun 2011 dan 2012, DBH pajak terbesar dialokasikan untuk ProvinsiDKI Jakarta, yakni masing-masing mencapai 17,6 persen dan 27,6 persen dari jumlah DBHpajak secara nasional, sedangkan daerah yang menerima alokasi terbesar lainnya adalahdaerah-daerah di Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Kalimantan Timur,dan Provinsi Jawa Tengah. Sementara yang menerima alokasi DBH pajak yang terendahsecara berurut adalah daerah-daerah di Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Barat, ProvinsiBangka Belitung, Provinsi Bengkulu dan Provinsi DI Yogyakarta. Penyebaran alokasi DBHpajak dapat dilihat pada Grafik 5.3.12.000,010.000,0GRAFIK 5.3PETA BAGI HASIL PAJAK PER PROVINSI DI INDONESIA2011-2012*)miliar rupiah8.000,06.000,04.000,02011 20122.000,0-*) Jumlah DBH yang dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota diwilayah Provinsi bersangkutanSumber: Kementerian KeuanganPada tahun 2011 dan 2012, yang menerima DBH SDA terbesar secara berurutan adalahdaerah-daerah di Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan,Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Aceh. Pada tahun 2011 dan 2012 daerah-daerah diProvinsi Kalimantan Timur mendapatkan alokasi DBH SDA masing-masing sebesar37,5 persen dan 42 persen dari total DBH SDA secara nasional. Sedangkan daerah-daerah diProvinsi Riau pada periode 2 tahun tersebut masing-masing menerima alokasi DBH SDAsebesar 21,7 persen dan 23,1 persen dari total DBH SDA secara nasional. Daerah penerimaDBH SDA terkecil secara berurutan adalah daerah-daerah di Provinsi DI Yogyakarta, ProvinsiSulawesi Barat, Provinsi Bali, Provinsi Gorontalo dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.Penyebaran alokasi DBH SDA dapat dilihat pada Grafik 5.4.Selain dana yang bersifat block grant, alokasi dana yang bersifat spesific grant dalam bentukDAK, juga terus meningkat walaupun sempat turun pada tahun 2010. Alokasi DAK secaranasional tahun 2007 adalah Rp16,2 triliun (0,4 persen terhadap PDB), meningkat menjadiRp20,8 triliun (0,4 persen terhadap PDB) tahun 2008 dan Rp24,7 triliun (0,5 persen terhadapNota Keuangan dan RAPBN 20125-9