Nota Keuangan dan RAPBN 2013 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Bab 6Defisit, Pembiayaan Anggaran, dan Risiko Fiskal4. Mengupayakan pengadaan utang baru dengan terms and conditions yang lebih favorable,antara lain dengan mengurangi/menghilangkan pengenaan commitment fee untukkomitmen utang yang belum dicairkan;5. Melakukan operasi pembelian kembali (buyback) dan penukaran (switching) yangberkesinambungan dalam rangka pengelolaan portofolio dan risiko SBN dengan tujuanmengurangi risiko refinancing;6. Melakukan monitoring pengadaan utang yang efektif, sehingga komitmen utang yangtidak efisien dapat segera ditutup;7. Menyusun peraturan pelaksanaan terkait penggunaan instrumen financial derivativedalam rangka hedging.Dari sisi operasional pengelolaan utang, juga dilakukan pengendalian risiko yang mungkinterjadi selama kegiatan pengelolaan utang dilaksanakan. Upaya yang dilakukan Pemerintahantara lain dengan: (1) mengembangkan dan melaksanakan standar prosedur pengelolaanutang, baik untuk internal unit pengelola utang maupun terkait dengan hubungan antaraunit pengelola utang dengan stakeholders; (2) menegakkan kode etik pegawai unit pengelolautang; (3) meningkatkan kompetensi pegawai unit pengelola utang; (4) mengembangkansistem teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan pengelolaan utang secaraefektif, efisien, aman, transparan, dan akuntabel; (5) menyusun dan menyempurnakanperaturan perundangan yang terkait dengan pengelolaan utang, sebagai landasan hukumuntuk melaksanakan pengelolaan utang secara transparan, aman, dan akuntabel; serta(6) melaksanakan penerapan manajemen risiko, yang terdiri dari identifikasi risiko, analisisrisiko, evaluasi risiko, rencana penanganan (mitigasi) risiko, melakukan monitoring atasrisiko dalam pengelolaan utang.6.4.3 Kewajiban Kontinjensi Pemerintah PusatKewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial bagi Pemerintah yang timbul akibatadanya peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidakterjadinya suatu peristiwa, yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Pemerintah.Terealisasinya kewajiban kontinjensi merupakan risiko fiskal bagi Pemerintah karenamengakibatkan terjadinya tambahan pengeluaran.Kewajiban kontinjensi bersumber dari pemberian dukungan dan/atau jaminan Pemerintahatas proyek-proyek infrastruktur, program jaminan sosial nasional, kewajiban Pemerintahuntuk menambahkan modal negara pada lembaga keuangan tertentu, tuntutan hukumkepada Pemerintah oleh pihak ketiga, keikutsertaan dalam organisasi dan lembaga keuanganinternasional, dan bencana alam.6.4.3.1 Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah pada ProyekPembangunan InfrastrukturRisiko fiskal yang terkait dengan proyek pembangunan infrastruktur berasal dari dukungandan/atau jaminan yang diberikan oleh Pemerintah terhadap beberapa proyek, yaitu proyekpercepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW Tahap I dan Tahap II,proyek pembangunan jalan tol, percepatan penyediaan air minum, dan proyek dengan skema6-64 Nota Keuangan dan RAPBN 2013