Nota Keuangan dan RAPBN 2013 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Bab 4Anggaran Belanja Pemerintah PusatKeluarga Harapan (PKH), alokasi anggaran bagi program-program dan kegiatan-kegiatanyang mendukung upaya pengentasan kemiskinan, pemerataan kesempatan kerja, dankesempatan berusaha, seperti program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM),maupun berbagai program perluasan kesempatan memperoleh pelayanan dasar di bidangpendidikan dan kesehatan seperti bantuan operasional sekolah (BOS) dan jaminan kesehatanmasyarakat (Jamkesmas).Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat jugadapat berperan sebagai stabilisator bagi perekonomian atau menjadi kebijakan countercyclicalyang efektif dalam meredam siklus bisnis atau gejolak ekonomi. Apabila kondisi perekonomiansedang mengalami kelesuan usaha dan perlambatan aktivitas bisnis akibat resesi atau bahkandepresi, besaran dan kebijakan alokasi anggaran belanja negara, termasuk belanja PemerintahPusat, perlu dirancang lebih ekspansif agar mampu berperan dalam memberikan stimulasipada pertumbuhan ekonomi serta menjaga stabilitas dan memperkuat fundamental ekonomimakro. Hal tersebut secara khusus pernah ditempuh oleh Indonesia melalui kebijakanstimulus fiskal tahun 2009 dan dinilai cukup berhasil. Sebaliknya, pada saat kondisi ekonomiterlalu ekspansif (overheating), kebijakan dan alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusatdapat dijadikan alat kebijakan yang efektif dalam mendinginkan roda kegiatan perekonomianmenuju kondisi yang lebih kondusif.Secara sinergi, pelaksanaan ketiga fungsi ekonomi Pemerintah tersebut, selain memainkanperanan yang sangat strategis dalam meningkatkan kinerja ekonomi makro, juga dapatmendukung tercapainya perbaikan dan penguatan fundamental perekonomian, sepertimendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; mengendalikan inflasi dan menjagastabilitas ekonomi khususnya stabilitas harga; menciptakan dan memperluas lapangan kerjaproduktif untuk menurunkan tingkat pengangguran; serta memperbaiki distribusipendapatan dalam mengurangi tingkat kemiskinan.Dalam prakteknya untuk tahun 2013, penyusunan kebijakan dan alokasi anggaran belanjanegara mengacu pada prioritas, program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana KerjaPemerintah (RKP) tahun 2013, yang merupakan satu mata rantai dari pelaksanaan RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010–2014. Untuk itu, desaindari kebijakan dan alokasi belanja negara tahun 2013 juga diarahkan pada pencapaianprioritas utama dan strategi RPJMN 2010–2014 yang ditujukan untuk lebih memantapkanpenataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatankualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan Iptek serta penguatandaya saing perekonomian. Prioritas utama dan strategi tersebut akan dicapai melaluipelaksanaan lima agenda pembangunan nasional, yang merupakan arah kebijakanpembangunan jangka menengah, yaitu: (1) pembangunan ekonomi dan peningkatankesejahteraan rakyat; (2) perbaikan tata kelola pemerintahan; (3) penegakan pilar demokrasi;(4) penegakan hukum dan pemberantasan korupsi; serta (5) pembangunan yang inklusifdan berkeadilan.Kelima agenda tersebut, secara berkesinambungan dilaksanakan untuk menghadapi berbagaitantangan pembangunan nasional, baik dalam jangka menengah maupun tahunan. Untuktahun 2013, tantangan yang akan dihadapi terutama terkait dengan kondisi perekonomianglobal yang diperkirakan tetap mengandung ketidakpastian. Krisis utang negara-negara majuterutama Eropa, ketegangan politik di Timur Tengah, Afrika Utara, dan Semenanjung Korea,4-2 Nota Keuangan dan RAPBN 2013