Nota Keuangan dan RAPBN 2013 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

- 22 -Pasal 21(1) Dalam hal realisasi penerimaan negara tidak cukup untukmemenuhi kebutuhan pengeluaran negara pada saattertentu, kekurangannya dapat dipenuhi dari dana SAL,Penerbitan SBN atau penyesuaian Belanja Negara.(2) Pemerintah dapat menerbitkan SBN untuk membiayaikebutuhan pengelolaan kas bagi pelaksanaan APBN,apabila dana tunai pengelolaan kas tidak cukup tersediauntuk memenuhi kebutuhan pengeluaran negara di awaltahun.(3) Pemerintah dapat melakukan pembelian SBN untukkepentingan stabilisasi pasar dan pengelolaan kas dengantetap memperhatikan jumlah kebutuhan penerbitan SBNneto untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yangditetapkan.(4) Pemerintah dapat melakukan percepatan pembayarancicilan pokok utang dalam rangka pengelolaan portofolioutang melalui penerbitan SBN.(5) Dalam hal terdapat instrumen pembiayaan dari utang yanglebih menguntungkan, dan/atau ketidaktersediaan salahsatu instrumen pembiayaan dari utang, Pemerintah dapatmelakukan perubahan komposisi instrumen pembiayaanutang tanpa menyebabkan perubahan pada totalpembiayaan utang.(6) Untuk menurunkan biaya penerbitan SBN dan memastikanketersediaan pembiayaan melalui utang, Pemerintah dapatmenerima jaminan penerbitan utang dari lembaga yangdapat menjalankan fungsi penjaminan, dan/ataumenerima fasilitas dalam bentuk dukungan pembiayaan.(7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sampai dengan ayat (6) ditetapkan oleh Pemerintah dandilaporkan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2013dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)Tahun 2013.Pasal 22(1) PMN pada organisasi/lembaga keuangan internasional danPMN lainnya yang akan dilakukan dan/atau telah tercatatpada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagaiInvestasi Permanen PMN, ditetapkan untuk dijadikan PMNpada . . .