budaya-bebas

yang bisa mencetak ulang buku yang hak ciptanya mereka pegang.
Dengan demikian harga dari karya-karya klasik dibuat tetap mahal;
karena persaingan untuk memproduksi edisi yang lebih baik atau
lebih murah sudah tersingkirkan.
Tampaknya situasi di tahun 1774 ini akan sedikit membingungkan
bagi orang yang tahu sedikit tentang sejarah hukum hak cipta.
Tahun yang lebih menonjol dalam sejarah hak cipta ialah tahun
1710, tahun di mana Parlemen Inggris mengadopsi undang-undang
“hak cipta” yang pertama. Dikenal sebagai Undang-Undang Anne
(Statute of Anne), peraturan ini menetapkan bahwa semua karya yang
diterbitkan akan mendapat masa hak cipta selama 14 tahun dan dapat
diperbaharui satu kali jika pengarangnya masih hidup. Sedangkan
semua karya yang telah diterbitkan sebelum 1710 bisa mendapatkan
satu kali jangka waktu hak cipta selama 21 tahun. 3 Di bawah hukum
ini, hak cipta untuk Romeo and Juliet seharusnya sudah dibebaskan
pada tahun 1731.Lantas mengapa ada isu bahwa karya ini masih
berada di bawah kontrol Tonson sampai dengan tahun 1774?
Alasannya ialah karena pada masa itu Inggris belum menemukan
kata sepakat bagi apa yang dimaksud dengan “hak cipta”— bahkan
nyatanya belum pernah satupun ada yang menyepakatinya. Ketika
Inggris meloloskan Undang-Undang Anne, belum ada perundangundangan
lain yang mengatur hak cipta. Hukum terakhir yang
mengatur masalah penerbitan ialah Undang-Undang Lisensi
(Licensing Act) tahun 1662, yang telah habis masa berlakunya pada
tahun 1695. Hukum tersebut memberikan kesempatan pada para
penerbit untuk memonopoli penerbitan, untuk lebih memudahkan
Kerajaan mengontrol apa-apa yang dapat diterbitkan. Namun, setelah
undang-undang ini berakhir masa berlakunya, tidak ada lagi hukum
positif lain yang menyatakan bahwa penerbit mempunyai hak ekslusif
untuk mencetak buku.
Memang benar bahwa pada saat itu belum ada hukum positif, tetapi
ini bukan berarti tidak ada hukum. Tradisi hukum Anglo-Amerika
selalu merujuk, baik pada perkataan anggota legislatif maupun
hakim, untuk mengetahui aturan yang mengatur masyarakat dalam
102 BUDAYA BEBAS