budaya-bebas

suatu kegiatan berdampak pada perdagangan antarnegara bagian, maka
aktivitas tersebut berdampak pada perdagangan antarnegara bagian.
Pemerintah berkata bahwa Mahkamah Agung tidak berada dalam
posisi untuk mempertimbangkan ulang keputusan Kongres.
“Mari kita renungkan sejenak implikasi dari argumen pemerintah
ini,” tulis sang Hakim Mahkamah6 . Jika apapun yang Kongres nyatakan
sebagai perdagangan antarnegara bagian maka harus dianggap
sebagai perdagangan antar negara bagian, maka kewenangan Kongres
nyaris bersifat mutlak. Keputusan dalam Lopez dikuatkan kembali
lima tahun kemudian dalam kasus Amerika Serikat melawan Morrison7 .
Jika yang bekerja di sini adalah sebuah prinsip, maka ketika ia
berlaku pada Klausul Perdagangan, ia juga berlaku pada Klausul Kemajuan8
. Dan jika prinsip tersebut diterapkan dalam Klausul Kemajuan,
prinsip tersebut harusnya menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa
Kongres tidak dapat memperpanjang jangka waktu yang sedang
berlaku. Jika Kongres bisa memperpanjang jangka waktu yang berlaku,
maka tidak akan ada “titik berhenti” dalam kewenangan Kongres atas
jangka waktu, meskipun Konstitusi secara tegas telah menyatakan
bahwa hal tersebut ada batasnya. Dengan demikian, prinsip yang
sama yang diterapkan pada kewenangan untuk mengabulkan hak
cipta juga harusnya mengatur bahwa Kongres tidak diperbolehkan
untuk memperpanjang jangka waktu hak cipta yang berlaku.
Ini terjadi hanya jika prinsip yang tertuang dalam kasus Lopez
merupakan suatu prinsip. Banyak orang beranggapan bahwa
keputusan dalam kasus Lopez adalah sebuah langkah politik. Bahwa
ini merupakan wujud dari Mahkamah Agung yang konservatif,
yang meyakini hak-hak negara dan menggunakan kewenangannya
atas Kongres demi membela preferensi politik pribadinya. Tetapi
saya menolak pandangan yang seperti itu. Bahkan tak lama setelah
keputusan tersebut diambil, saya menulis sebuah artikel yang
menunjukkan “kepatuhan” dalam penafsiran Konstitusi yang demikian.
Bagi saya gagasan bahwa Mahkamah Agung memutuskan kasus
sebagai bagian dari manuver politiknya sangatlah membosankan. Saya
tidak akan mengabdikan hidup saya mengajar hukum perundang-
KESEIMBANGAN 259