budaya-bebas

uku tersebut bertentangan dengan keinginan si pemilik hak cipta.
Ada beberapa orang yang berpikir bahwa hal ini sangat masuk
akal. Tujuan saya saat ini bukanlah berdebat mengenai apakah hal ini
masuk akal atau tidak. Tujuan saya adalah hanya untuk memperjelas
perubahan ini. Sekali anda melihat poin ini, beberapa poin lainnya
juga akan menjadi jelas:
Pertama, membuat kategori 1 hilang bukanlah sesuatu yang
pernah dibayangkan oleh pembuat kebijakan manapun. Kongres
tidak mengantisipasi hilangnya penggunaan karya berhak cipta yang
dianggap tidak diregulasi. Tidak ada bukti sama sekali bahwa inilah
yang dipikirkan oleh pembuat kebijakan ketika mereka mengijinkan
pergeseran kebijakan ini. Penggunaan yang tidak diatur hukum
merupakan bagian penting dari budaya bebas sebelum adanya Internet.
Kedua, pergeseran ini khususnya membahayakan dalam konteks
penggunaan transformatif konten kreatif. Sekali lagi, kita bisa
memahami kesalahan dalam pembajakan komersial. Akan tetapi,
hukum saat ini memberlakukan aturannya atas segala transformasi dari
karya kreatif yang anda buat menggunakan mesin. “Kopi dan tempel
(copy and paste)” dan “potong dan tempel (cut and paste)” menjadi tindak
kejahatan. Mengutak-utik suatu cerita dan mengedarkannya kepada
pihak lain, menerpakan si tukang utak-atik ini paling tidak, pada
tuntutan untuk memberi penjelasan. Bagaimanapun bermasalahnya
perluasan yang terkait dengan mengopi ini, ia menjadi sangat
berbahaya bagi penggunaan karya kreatif yang bersifat transformatif.
Ketiga, pergeseran dari kategori 1 ke kategori 2 ini menempatkan
beban yang luar biasa pada kategori 3 (“penggunaan wajar”). Jika
seorang pemilik hak cipta saat ini mencoba untuk mengendalikan
berapa kali saya membaca buku secara online, respon alami yang saya
ajukan adalah menyatakan bahwa ini merupakan pelanggaran atas
hak penggunaan wajar yang saya miliki. Akan tetapi tidak pernah
ada proses pengadilan apa pun mengenai apakah saya mempunyai
hak penggunaan wajar untuk membaca, karena sebelum Internet,
membaca tidak memicu penerapan hukum hak cipta dan dengan
begitu pembelaan berbasis penggunaan wajar tidak diperlukan.
“PROPERTI” 171