1y3agbn

HUKUM
Komisioner Komisi Yudisial,
Imam Anshari Saleh
ARI SAPUTRA/DETIKCOM
mereka pada 12-31 Desember 2014.
Namun entah mengapa Jaksa Agung mengurungkan
niatnya, dengan dalih dua terpidana
masih mengajukan permohonan peninjauan
kembali (PK). “Mereka semuanya ajukan PK
terus. Dan MK (Mahkamah Konstitusi) perbolehkan
pengajuan PK berkali-kali,” begitu
kata Prasetyo kala itu.
Maju-mundurnya eksekusi itu mengesankan
Prasetyo buang badan,
dan menjadikan putusan MK sebagai
alasan eksekusi tertunda. Mahkamah
Konstitusi pada 6 Maret 2014 memang
membatalkan Pasal 268 Ayat
(3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana atau
KUHAP. Ayat itu membatasi PK pidana hanya
bisa dilakukan satu kali.
Pemohonnya adalah Antasari Azhar, terpidana
18 tahun penjara dalam kasus pembunuhan bos
PT Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen.
Mantan Ketua Komisi Pemberantasan
Korupsi itu meminta kepada MK
agar bisa mengajukan permohonan
PK berkali-kali atas dasar adanya penemuan bukti
baru berdasarkan ilmu pengetahuan.
Putusan MK itu tentu memunculkan konsekuensi,
seorang terpidana bisa mengajukan PK
berkali-kali. Namun pembatalan aturan yang dijadikan
alasan oleh Jaksa Agung untuk menunda
eksekusi rupanya membuat gerah Mahkamah
Agung, pihak yang menjatuhkan hukuman.
Untuk keluar dari kebuntuan, MA lalu membuat
terobosan hukum dengan menunjukkan
UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah
Agung, yang masih tegas mencantumkan PK
hanya bisa diajukan sekali. Menurut pandangan
MA, dua undang-undang itu tak serta-merta
disetip oleh MK. Imbauan ini dituangkan dalam
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7/2014
yang ditandatangani Ketua MA Hatta Ali.
Tapi keluarnya SEMA itu rupanya memunculkan
polemik baru. Wakil Ketua MK Arief Hidayat
menganggap MA membangkang karena
tidak mematuhi putusan MK. Bukan hanya MK,
Komisi Yudisial juga menilai SEMA tidak sesuai
dengan norma yang ada.
“Putusan MK itu sejajar dengan undang-
MAJALAH DETIK 12 - 18 JANUARI 2015