You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
KOLOM<br />
MENCEGAH<br />
POLITISASI DANA DESA<br />
AGAR SEMANGAT KONSOLIDASI PENANGANAN DESA<br />
TERINTEGRASI DAN UTUH, PENGELOLAANNYA MASUK TANGGUNG<br />
JAWAB KEMENTERIAN DESA.<br />
OLEH: ARIE SUJITO<br />
BIODATA<br />
Nama: Arie Sujito<br />
Tempat/Tanggal Lahir:<br />
Madiun, 12 September 1972<br />
Pendidikan:<br />
● Jurusan Sosiologi, Fakultas<br />
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik<br />
Universitas Gadjah Mada<br />
(UGM), Yogyakarta, 1997<br />
TARIK-MENARIK sebagian pengurusan dan klaim kewenangan Kementerian<br />
Dalam Negeri dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah<br />
Tertinggal, dan Transmigrasi menjadi sinyal buruk. Terjadinya tarik-ulur<br />
pembagian kewenangan pengatur an mengenai desa, siapa yang nanti<br />
bakal menjadi lead organization pengelolaan implementasi Undang-Undang Desa,<br />
telah lama diperkirakan.<br />
Kita tahu pengelolaan dana alokasi desa dari APBN yang bakal dikucurkan ratarata<br />
Rp 600-750 juta per desa. Agar tidak dipolitisasi pihak-pihak yang berkepentingan,<br />
undang-undang ini mengantisipasinya dengan mensyaratkan transfer dana<br />
ke desa dititipkan ke kabupaten (transit), kemudian diakses oleh desa. Perlu dicatat,<br />
dana alokasi desa, sesuai dengan semangat UU Desa, merupakan hak desa, bukan<br />
hak kelola kementerian.<br />
Secara substansi, soal pemilahan pengaturan sistem administrasi desa, pemerintahan,<br />
pelayanan publik, infrastruktur, dan seterusnya sebenarnya tidak sulit<br />
MAJALAH DETIK 12 - 18 JANUARI 2015
Change language