1y3agbn

HUKUM
Jaksa Agung M. Prasetyo
(kiri) bersama Menteri Hukum
Yasonna Laoly (ketiga dari
kanan) meninjau persiapan
Nusakambangan sebagai
lokasi eksekusi mati, Jumat
(12/12).
ARBI ANUGERAH/DETIKCOM
undang. Prinsipnya, peraturan yang lebih tinggi
harus dimenangkan dari yang lebih rendah,” tutur
komisioner Komisi Yudisial, Imam Anshari Saleh.
Namun MA juga punya alasan. Saat ditemui
majalah detik di ruang kerjanya pada Kamis, 8
Januari lalu, Ketua MA Hatta Ali mengatakan
pihaknya tidak menganggap putusan MK yang
membatalkan pasal dalam KUHAP tersebut
tak mempunyai kekuatan.
“Tapi yang kami katakan, putusan (MK) itu
berkenaan dengan Pasal 268 tentang PK yang
diatur di dalam KUHAP,” ucap Hatta.
Putusan MK hanya membatalkan aturan
dalam KUHAP. Di sisi lain, pada Pasal 24 Ayat
(2) UU Nomor 48/2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman dan Pasal 66 Ayat (1) UU Nomor
14/1985, yang telah diubah dengan UU Nomor
3/2009 tentang Mahkamah Agung, jelas dinyatakan
bahwa PK hanya bisa diajukan sekali.
Dua undang-undang itu adalah landasan
bekerja MA dan seluruh jajaran peradilan di
bawahnya. Dan dua aturan itu tidak ada yang
dibatalkan oleh MK ataupun dinyatakan tidak
berkekuatan hukum.
“Kalau semua PK diperkenankan, baik dalam
perkara pidana maupun perdata, PK tidak hanya
satu kali, bahkan berulang kali, kapan habisnya
pertarungan ini” kata Hatta.
Polemik soal PK dan eksekusi mati itu akhirnya
menjadi perhatian Istana. Jumat pekan
lalu, pemerintah menggelar pertemuan deng-
MAJALAH DETIK 12 - 18 JANUARI 2015