1y3agbn

FOKUS
Penumpang bersiap untuk naik
pesawat Lion Air di Terminal
1 Bandara Soekarno-Hatta,
Tangerang, Banten, Selasa
(24/12/2014).
RIVAN AWAL LINGGA/ANTARA
Jumat, 9 Januari 2015.
Mantan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia
itu juga tidak memberikan sanksi berat
kepada maskapai-maskapai yang menyalahgunakan
izin tersebut. Penerbangan itu hanya
dihentikan sementara. Maskapai-maskapai
tersebut hanya harus mengurus kembali izin
penerbangan untuk menebus sanksi pembekuan
rute. “Kalau mau. Kalau enggak, ya, enggak
apa-apa,” katanya.
Namun Jonan mencopot 11 pejabat Kementerian
yang bertanggung jawab dalam kekacauan
izin terbang tersebut, termasuk dalam musibah
Air Asia. Mereka, yang terdiri atas 3 pejabat
eselon II, 7 pejabat eselon III, dan 1 principal
operation inspector, dimutasi dari jabatannya.
“Kalau ada kelalaian dari pemerintah, kita
akui saja,” dia menandaskan.
Menurut Jonan, dari penelusuran auditor,
belum ditemukan adanya unsur pidana yang
dilakukan pejabat tersebut. Misalnya dalam
bentuk suap-menyuap. “Ini masalah kekurangpedulian
kerja saja,” kata Jonan.
Kalau nantinya ditemukan indikasi korupsi,
ia tidak akan segan membuka pintu untuk penegak
hukum, seperti Komisi Pemberantasan
Korupsi.
Sementara Susi Air langsung mengakui melanggar
izin terbang, TransNusa menolak mentah-mentah
hasil audit itu. Menurut Managing
Director PT TransNusa Aviation Mandiri, Bayu
Sutanto, pihaknya mengantongi izin terbang
tujuh kali dalam seminggu untuk penerbangan
dari Denpasar ke Labuan Bajo.
Izin terbang itu berdasarkan dua surat Dirjen
Perhubungan Udara tentang rute penerbangan
TransNusa tertanggal 10 September 2014 dan
MAJALAH DETIK 12 - 18 JANUARI 2015