1y3agbn

KOLOM
●
●
●
●
●
Pemuda Pasca-Orde Baru,
2012
Pendangkalan Politik,
2012
Negara Sibuk, Rakyat
Terpuruk, 2012
Mutiara Perubahan dari
Indonesia Timur, 2013
Jurnal Mandatory, Konteks
dan Arah Pembaruan
Desa dalam Advokasi
RUU Desa, 2013
di situ cara negara hadir dan memperlakukan desa secara manusiawi dan berdaya.
Apalagi, di era demokrasi ini, penghargaan corak lokalitas tanpa penyeragaman
sangat diperlukan, menggambarkan nasionalitas desa dengan segala keberagaman
tradisi.
Jika desa punya kewenangan, kemampuan, dan tradisi yang kuat, desa diharapkan
tidak “bergantung” pada supradesa. Jika skema ini berjalan dengan baik, mungkin
akan mampu mengakhiri “permainan semu bertajuk musrenbang” atau proyekproyek
semacam bansos (bantuan sosial), yang selama ini rawan diselewengkan
elite nasional dan daerah.
Bahkan transformasi desa serta pembenahan sistem penyelenggaraan pembangunan
lokal tersebut bisa menutup proyek PNPM sekalipun demi menata sistem
desa yang lebih baik dan terlembaga.
Kekacauan yang sudah lama dalam sistem perencanaan pembangunan, yang diawetkan
pemerintah dan pemda begitu fragmented, ditandai ekspresi egosektoral,
secara bertahap dapat dihentikan. Itulah yang dimaksudkan dengan konsolidasi
pembangunan, dengan mendasarkan hak kewenangan desa, arus aspirasi, dan
kebutuhan desa.
Apa tantangan yang harus dijawab Setelah setahun sejak terbit undang-undang
pada awal 2014, seharusnya segera disiapkan tahapan implementasi. Sehingga,
pada tahun ini siap beroperasi. Misalnya saja dengan menyusun road map. Di
dalamnya dijalankan agenda peningkatan kapasitas berbagai hal, mulai kemampuan
aparatnya dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, tata kelola
keuangan yang accountable, penyediaan infrastruktur, sampai perubahan mindset
pemberdayaan.
MAJALAH DETIK 12 - 18 JANUARI 2015