Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
KOLOM<br />
●<br />
●<br />
Pascasarjana Sosiologi<br />
UGM, Yogyakarta, 2004<br />
Doktor Sosiologi UGM,<br />
Yogyakarta<br />
Karier:<br />
● Dosen Jurusan Sosiologi,<br />
Fakultas Ilmu Sosial<br />
dan Ilmu Politik UGM,<br />
Yogyakarta, sejak 1999<br />
● Ketua Jurusan Sosiologi,<br />
Fakultas Ilmu Sosial<br />
dan Ilmu Politik UGM,<br />
Yogyakarta, sejak 2013<br />
● Tim Pengawal Implementasi<br />
UU Desa, IRE,<br />
Yogyakarta<br />
Pengalaman Lain:<br />
● Direktur Eksekutif Institute<br />
for Research and<br />
Empowerment (IRE),<br />
Yogyakarta, 2007-2009<br />
dan 2009-2011.<br />
Karya:<br />
ditata dengan peraturan pemerintah, peraturan menteri, sampai peraturan daerah<br />
turunan yang koheren. Kuncinya pada komitmen membangun desa secara utuh,<br />
terintegrasi, sehingga penyusunan penyesuaian supporting system tidak sulit dilakukan.<br />
Karena itu, bila sekarang terjadi tarik-menarik, itu mengindikasikan secara sengaja<br />
mempolitisasi kebijakan de ngan kepentingan pragmatis. Kita bisa cermati<br />
komitmen Presiden Jokowi saat kampanye pilpres 2014 bahwa pembaruan desa<br />
dan pemihakan rakyat di komunitas marginal menjadi agenda prioritas. Dokumen<br />
Nawa Cita juga seiring dengan semangat UU Desa, yang berupaya mentransformasikan<br />
kekuatan lokal. Dapat dianggap sebagai manifesto politik kebangkitan<br />
desa, pemerintahan yang prorakyat.<br />
Mari kita tengok apa cita-cita UU Desa ini. Tujuan utamanya adalah pembaruan<br />
perspektif, orientasi, dan tata kelola menuju desa yang mandiri, demokratis, serta<br />
sejahtera. Jika masa lalu desa selalu dijadikan obyek eksploitatif oleh supradesa<br />
dengan risiko kemiskinan dan marginalisasi, kini, di zaman pemihakan pada pelayanan<br />
rakyat, desa dijadikan subyek pembangunan. Memberikan kewenangan<br />
desa untuk mengatur dirinya, sebagai cerminan gerakan emansipasi lokal dalam<br />
hal mengelola sumber daya yang dimiliki dan hak yang melekat berdasarkan konstitusi<br />
UUD 1945.<br />
Undang-undang ini juga menekankan agar desa, sebagai kekuatan bawah dan<br />
pilar demokrasi kewargaan di akar rumput (grassroots), yang direpresentasikan<br />
pada sistem pengambilan keputusan yang partisipatif, menyusun perencanaan<br />
pembangunan sesuai dengan kebutuhan, serta ada checks and balances agar tidak<br />
disalahgunakan kewenangan itu untuk memperkaya elite desa.<br />
Melalui pemberian pengakuan (recognition) negara pada desa dengan hak-haknya,<br />
MAJALAH DETIK 12 - 18 JANUARI 2015
Change language