Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
KOLOM<br />
Sebagian pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten juga bergairah karena<br />
sebagian telah mempersiapkan, memperbaiki integrasi perencanaan pembangunan,<br />
mengupayakan peran supervisi kepada desa sebagaimana mandat regulasi.<br />
Termasuk menyiapkan kebijakan turunan di daerah-daerah. Namun masih banyak<br />
pula kabupaten dan provinsi yang masih pasif, serta sebagian birokrat kabupaten<br />
yang menakut-nakuti desa dengan segala manuvernya.<br />
Gambaran di atas selayaknya dipahami sebagai geliat lokal menyambut UU Desa<br />
yang begitu positif. Dalam situasi semacam ini, peran proaktif pemerintah untuk<br />
konteks ini adalah kementerian terkait sangat diperlukan. Bukan malah sibuk berebut<br />
kewenangan untuk urusan teknokratik. Kembalilah pada khitah bahwa UU<br />
Desa bukan untuk ajang politik kementerian dan arena para birokratnya.<br />
Agar semangat konsolidasi penanganan desa terintegrasi dan utuh, pengelolaannya<br />
masuk tanggung jawab kementerian khusus, yakni Kementerian Desa,<br />
sementara kementerian lainnya hanyalah pendukung. Kita tidak boleh mengorbankan<br />
agenda rakyat desa hanya karena tarik-menarik kepentingan politik elite<br />
kementerian. n<br />
MAJALAH DETIK 12 - 18 JANUARI 2015<br />
MAJALAH DETIK 12 - 18 JANUARI 2015
Change language