Profil kampung-kampung di Kabupaten Kutai Barat - Forest Climate ...

Kampung Jerang Melayu
Masyarakat sudah mencoba menanami kebun karet, namun seringkali
tanamannya mati. Kegagalan ini juga banyak diakibatkan oleh kebakaran hutan dan
lahan yang sering terjadi. Luasan lembo dan hutan terus berkurang karena tidak ada
peremajaan atau penggantian tanaman setelah terbakar.
Menurut Staf Lembaga Adat, jenis hutan dan lahan bera yang ada di Jerang Melayu
adalah:
• hutan perawan (himbar);
• hutan sekunder tua (belukar);
• hutan sekunder muda (berkurang);
• belukar tua (belukar);
• belukar (belukar);
• hutan rawa (rapaq);
• hutan kerangas (jaras);
• hutan lindung.
Luasan himbar dan belukar tua terus berkurang karena kebakaran hutan, hal ini
mengakibatkan bertambahnya belukar muda.
Pada saat ini masyarakat Jerang Melayu hampir tidak mungkin mencari kayu di
hutan karena pohon-pohon hutan sudah hampir habis, mereka hanya memiliki belukar
muda sisa kebakaran. Hal ini membuat harga kayu menjadi sangat mahal karena harus
dibeli dari luar kampung.
Kebakaran hutan memang menjadi isu utama dalam pengelolaan sumber daya
alam di kampung ini. Belum ada program pemerintah yang membantu memecahkan
masalah ini. Masih menurut staf lembaga adat, Yayasan Bioma pernah membantu
mendirikan Kelompok Pemadam Kebakaran (KPK), kelompok ini dilatih menggunakan
peralatan pemadam kebakaran. Kegiatan ini didukung oleh Ausaid dan GTZ-IFFM.
Bioma juga mendampingi pembuatan peraturan kampung yang dirancang untuk
mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
5.2 Pengelolaan hutan dan IPPK
Kampung Jerang Melayu memiliki kawasan hutan yang dilindungi seluas 1,5 km 2 . Hutan
tersebut dilindungi karena terdapat banyak jenis tanaman anggrek. Sayangnya sampai
dengan saat ini belum ada aturan kampung yang mengatur tentang pengelolaan hutan
lindung tersebut. Walaupun demikian, menurut petinggi masyarakat tidak pernah
menggunakan kawasan hutan tersebut. Hal ini mungkin terjadi karena tidak ada yang
dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Jenis hutan yang dilindungi tersebut
adalah hutan kerangas dimana kayunya berukuran kecil.
Di kampung ini tidak ada ijin pengelolaan hutan baik HPH maupun IPPK/HPHH
yang bekerja. Masyarakat yang bekerja di bidang kehutanan biasanya bekerja di luar
kampung
Pemerintah kabupaten pernah mengusulkan untuk membangun kebun kelapa
sawit lewat investor, namun masyarakat dan perangkat pemerintah kampung
menolaknya. Selain menolak perusahaan perkebunan, masyarakat juga pernah
menolak kehadiran perusahaan tambang. Menurut petinggi, perangkat kampung selalu
menyertakan masyarakat dalam pengambilan keputusan tentang ijin konsesi
perusahaan.
112