Profil kampung-kampung di Kabupaten Kutai Barat - Forest Climate ...

Kampung Tebisaq
Menurut ketua BPK, selain lembaga-lembaga yang berbasis di kampung seperti
tersebut di atas, juga ada satu lembaga swadaya masyarakat yang bekerja
mendampingi masyarakat untuk penguatan hukum dan pendampingan teknis pertanian
yaitu Bina benua Putijaji.
Badan Perwakilan Kampung (BPK) dibentuk pada tahun 2002. Menurut Ketua BPK,
lembaganya melakukan konsultasi dengan masyarakat minimal sebanyak sekali dalam 2
bulan.
Beberapa hal yang pernah dimusyawarahkan oleh BPK adalah:
Topik Diskusi
Perselisihan paham tentang penggunaan
dana PKK
Keterbukaan pendanaan program
pemerintah kampung
Keputusan
Pendanaan harus lebih jelas dan transparan
-
Menurut keterangan beberapa warga masyarakat yang diwawancarai pada tingkat
rumah tangga, pengambilan keputusan dan informasi keuangan masih belum
transparan.
Menurut Ketua BPK, dalam 5 tahun terakhir musyawarah semakin sering
dilakukan karena masyarakat merasakan iklim yang lebih terbuka. Walaupun kualitas
musyawarah sama saja namun keputusan musyawarah semakin berdampak dan
dipatuhi oleh masyarakat. Pada masa lalu sebelum adanya BPK, masyarakat sering
merasa dibohongi sehingga mereka malas untuk hadir dalam musyawarah.
2.1 Resume trend perubahan
Komponen Perubahan Perubahan Responden
Kualitas musyawarah Sama Ketua BPK
Dampak keputusan musyawarah Meningkat Ketua BPK
Frekuensi musyawarah Meningkat Ketua BPK
3. Dukungan dan Hubungan dengan Pemerintah Kabupaten
3.1 Dukungan
Pemerintah Kampung Tebisaq pernah mengajukan permohonan kepada Pemerintah
Kabupaten dalam 5 tahun terakhir. Berikut adalah daftar usulan serta tanggapan dari
pemerintah:
Permohonan bantuan
Perbaikan lamin
Jembatan
Rehab sekolah/kampung
Rehab rumah penduduk
Tanggapan pemerintah
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
Diterima tetapi tidak semua
296