Profil kampung-kampung di Kabupaten Kutai Barat - Forest Climate ...

Kampung Lotaq
Jenis hutan dan bera yang ada di Lotaq adalah:
• hutan perawan;
• hutan sekunder tua (>30 tahun);
• hutan sekunder muda (10-30 tahun);
• belukar tua (5-10 tahun);
• belukar (2-5 tahun);
• hutan rawa;
• hutan kerangas.
Di Lotaq tidak ada hutan lindung. Dalam 5 tahun luasan hutan perawan dan
hutan sekunder tua tidak berubah. Luasan hutan sekunder muda dan belukar tua
berkurang karena sebagian dibuat berladang. Belukar, bertambah karena dibuat
berladang dengan cara rotasi atau perputaran ladang di tempat. Hutan rawa luasannya
tetap, belum pernah diolah/dikerjakan karena kendala irigasi dan teknis pengelolaan.
Hutan kerangas sering ditanami tapi kurang memberikan hasil.
Menurut Ketua BPK, perubahan yang pernah terjadi di kawasan hutan:
Perubahan Penyebab Dampak
Berkurangnya luasan hutan
Hutan lebih mudah diakses
sehingga memudahkan
orang menebang
Berkurangnya jenis-jenis
tumbuhan dan hewan
- Kebakaran hutan
- Perusahaan mengambil
hutan
Belum ada peraturan dari
pemerintah atau Perda
- Kebakaran hutan
- Diambil oleh perusahaan
- Belum ada peraturan
Tidak menguntungkan secara
ekonomi bagi masyarakat
Kayu lebih cepat habis
Jenis tumbuhan dan hewan
makin habis
5.2 Pengelolaan hutan dan IPKK/HPHH
Menurut Petinggi, di Lotaq tidak terdapat jenis hutan yang dilindungi termasuk hutan
yang dilindungi secara lokal oleh hukum adat. Tidak terdapat lokasi hutan yang khusus
diperuntukkan bagi kepentingan pembuatan ramuan rumah dan ramuan upacara adat.
Karena tidak ada hutan yang dilindungi dan tidak ada peraturan kampung,
sehingga memungkinkan orang-orang dari Lotaq menebang pohon di hutan. Bahkan
orang dari luar Lotaq bisa menebang pohon yang ada di wilayah hutan Lotaq. Aparat
kampung tidak bisa melarang penebangan, sepanjang penebangan dilakukan
berdasarkan kesepakatan antara ahli waris atau pemilik dengan orang yang menebang
pohon hutan.
Pemerintah kampung dan masyarakat Lotaq tidak pernah mengajukan ijin konsesi
IPKK atau HPHH atau IPHH. Sehingga tidak pernah ada musyawarah tentang proses
pengambilan keputusan tentang konsesi. Pohon telah habis pada saat pemerintahan
masa orde baru. Pada masa orde baru telah ada penebangan pohon hutan oleh
perusahaan, namun kampung atau masyarakat tidak pernah diberikan kompensasi
berupa fee atau kompensasi lainnya. Pemerintah kampung dan orang-orang kampung
hanyalah sebagai penonton saat perusahaan melakukan penebangan pohon di hutan.
Pendapat yang sama disampaikan oleh responden kurang mampu, bahwa
pemerintah kampung dan orang-orang di kampung tidak pernah mengajukan ijin
konsesi kayu, oleh karena itu tidak mempunyai penghasilan dari konsesi kayu.
223