Profil kampung-kampung di Kabupaten Kutai Barat - Forest Climate ...

Kampung Sembuan
Mengetahui potensi kayu di Sembuan ini, PT. Rimba Karya Raya (RKR) mendatangi
kampung dan minta persetujuan dari ahli waris lahan atau pemilik lahan, petinggi, dan
Kepala Adat sebelum mengajukan permohonan konsesi IUPHHK di wilayah Kampung
Sembuan. Tidak ada keterangan mengenai kapan konsesi IUPHHK di kampung ini
dilaksanakan.
Berdasarkan musyawarah bersama antara ahli waris lahan atau pemilik lahan
dengan perusahaan yang difasilitasi oleh pemerintah kampung dan BPK, diputuskan
untuk memberikan ijin IUPHHK pengelolaan kayu di lahan pewaris atau pemilik hak.
Sebagai kompensasi PT. RKR harus memberikan fee dari hasil penebangan pohon
sebesar Rp. 40.000/kubik, perusahaan menyepakati ketentuan yang diminta pemilik
lahan.
Dengan kesepakatan ini, hampir seluruh rumah tangga di Sembuan mendapatkan
penghasilan berupa fee dari penebangan pohon. Besarnya fee yang diterima
berfluktuasi, tergantung dari jumlah kubikasi penebangan pohon, demikian pula
dengan penerimaan fee tidak tentu, tergantung pada aktivitas penebangan. Fee
diterima sejak 2001 sampai 2003. Bulan November 2003 merupakan pembayaran fee
terakhir dari PT. RKR.
Selain lahan yang diijinkan dikelola PT. RKR, di Sembuan ditetapkan pula
kawasan seluas 200 hektar sebagai kawasan lembo dan kebun rotan. Kawasan hutan
lindung baru diusulkan seluas 5 km 2 . Kawasan hutan lindung ini akan dipergunakan oleh
masyarakat sebagai tempat cadangan persediaan kayu ramuan rumah atau bahan
bangunan. Penggunaan kayu akan didasarkan pada ijin Petinggi dan Kepala Adat.
Penebangan tanpa ijin dari Petinggi dan Kepala Adat belum diatur di peraturan
kampung, karena kawasan hutan lindung ini baru pada tahap usulan, sehingga tidak
ada sanksi terhadap penebangan yang dilakukan di kawasan yang direncanakan
dijadikan kawasan hutan lindung.
Responden rumah tangga kurang mampu menyatakan bahwa pengajuan
IPKK/HPHH/IPHH hanya diajukan oleh rumah tangga yang mempunyai petak lahan.
Responden kurang mampu tidak mendapatkan penghasilan dari fee kayu karena tidak
memiliki petak atau lahan dan tidak pernah terlibat dalam proses pengambilan
keputusan di kampung.
5.3 Keterjangkauan terhadap lahan
Di wilayah kawasan Sembuan masih terdapat cadangan tanah lahan dan pekarangan
rumah yang cukup luas, sehingga akses masyarakat terhadap tanah masih mudah.
Dengan adanya ketersediaan lahan ini, masyarakat tidak pernah menjual lahan di
antara sesama masyarakat Sembuan atau dengan masyarakat di luar Sembuan.
Transaksi tanah hanya sebatas sewa-menyewa tanah. Sewa-menyewa ini terjadi antara
orang yang tinggal di kampung dengan warga kampung yang kembali lagi ke kampung
setelah di tempat kerjanya diberhentikan atau di PHK oleh perusahaan.
Jarak lahan paling jauh yang dimiliki rumah tangga di Sembuan adalah sekitar 2
kilometer atau 30 menit jika jalan kaki. Lahan ini bisa dicapai melalui jalan kampung
yang kemudian dilanjutkan dengan melalui jalan setapak ke ladang atau lewat sungai.
Cukup banyak rumah tangga di Sembuan ini yang ke ladang dengan mempergunakan
sepeda motor, sebagian jalan kaki. Keterjangkauan terhadap lahan dalam 5 tahun ini
berfluktuasi berdasarkan harga. Bila harga rotan naik maka lahan dimana tanaman
rotan ini tumbuh menjadi semakin mahal harganya.
271