Profil kampung-kampung di Kabupaten Kutai Barat - Forest Climate ...

Kampung Engkuni Pasek
2. Kelembagaan Kampung
Lembaga-lembaga yang ada di kampung adalah:
• Pemerintah Kampung;
• Lembaga Adat;
• Badan Perwakilan Kampung;
• LKMD;
• POSYANDU (Cabang PKK);
• Karang Taruna.
BPK Engkuni Pasek dibentuk pada tanggal 15 Juli 2002 dan periode jawaban
anggotanya akan berlangsung sampai tahun 2007. BPK melakukan konsultasi dengan
masyarakat sebanyak sekali dalam 3 bulan yang biasanya dilakukan di Lou (lamin).
Beberapa hal yang pernah dimusyawarahkan oleh BPK adalah:
Topik Diskusi
Rencana pembangunan
kampung
Peraturan kampung
Dana honorarium BPK
Keputusan
Pengusulan proyek pembangunan
Lokakarya perencanaan kampung yang difasilitasi oleh CSF
dan Putijaji
Pernah membuat dua peraturan kampung yaitu peraturan
tentang pengelolaan tempat wisata di air terjun dan
peraturan tentang pengelolaan hutan
Harus ada honorarium kerja bagi BPK. Namun sampai dengan
saat ini belum ada honorarium sehingga kerja menjadi tidak
efektif
Menurut Ketua BPK, musyawarah semakin jarang terjadi karena tingkat kesibukan
masyarakat semakin tinggi, sehingga terjadi penurunan pada kualitas musyawarah.
Walaupun demikian, tingkat keputusan lembaga adat masih berdampak dan dipatuhi
oleh masyarakat.
2.1 Resume trend perubahan
Komponen Perubahan Perubahan Responden
Kualitas musyawarah Sama saja Ketua BPK
Dampak keputusan musyawarah Meningkat Ketua BPK
Frekuensi musyawarah Menurun Ketua BPK
55